BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Dukung GovTech Indonesia ke Presiden Jokowi
Selasa, 28 Mei 2024 - 21:22 WIB
loading...
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Jakarta, Senin (27/5/2024). (Foto: BPMI Setpres)
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Peluncuran tersebut merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah guna mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik yang solutif dan transparan.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menekankan bahwa kemudahan dan kepuasan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam memberikan pelayanan kepada publik.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan pelayanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” tutur Presiden Jokowi menegaskan.
Presiden berharap, hadirnya INA Digital mampu mengintegrasikan seluruh aplikasi dan platform milik masing-masing kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang saat ini jumlahnya mencapai 27.000.
Peluncuran tersebut merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah guna mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik yang solutif dan transparan.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menekankan bahwa kemudahan dan kepuasan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam memberikan pelayanan kepada publik.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan pelayanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” tutur Presiden Jokowi menegaskan.
Presiden berharap, hadirnya INA Digital mampu mengintegrasikan seluruh aplikasi dan platform milik masing-masing kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang saat ini jumlahnya mencapai 27.000.
Lihat Juga :
