alexametrics

Demi Sawit RI, Luhut dan Darmin Bertekad Gugat Uni Eropa ke WTO

loading...
Demi Sawit RI, Luhut dan Darmin Bertekad Gugat Uni Eropa ke WTO
Menko Darmin dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut bertekad untuk menggugat Eropa ke WTO terkait tindakan diskriminasi UE terhadap kelapa sawit asal Indonesia. Foto/Rina Anggraeni
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa (UE) untuk ikut menyuarakan kekecewaan Pemerintah RI, sekaligus membantu proses negosiasi dan diplomasi Pemerintah RI kepada UE. Hal ini terkait dengan tindakan diskriminasi UE terhadap kelapa sawit asal Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sejak 13 Maret 2019 lalu, berdasarkan kebijakan UE, Komisi Eropa mengeluarkan regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi ILUC (Indirect Land Use Change).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan bertekad untuk menggugat Eropa. "Indonesia bertekad akan membawa ke WTO dan akan mengambil berbagai langkah-langkah. Artinya kita tidak mau diperlakukan begini oleh negara-negara Uni Eropa," ujar Menko Darmin di Jakarta, Rabu (20/3/2019).



Sambung dia menerangkan, Indonesia juga akan berkolaborasi bersama negara lain yang kelapa sawitnya dilarang oleh Eropa untuk mempromosikan sawit dan melawan tindakan yang dianggap diskiriminatif. "Kita ingin bekerja sama menghentikan proses delegated yang jelas-jelas sebagai diskriminasi minyak kelapa sawit. Begitu parlemen eropa mengadopsi berarti sudah official," jelasnya.

Pemerintah Indonesia meminta dukungan penuh dari dunia usaha asal Uni Eropa, untuk menyampaikan concern dan keprihatinannya kepada pemerintahan negara-negara UE melalui investor dari perusahaan yang hadir hari ini, terkait tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit.

Indonesia pun akan terus berkolaborasi dengan negara-negara produsen kelapa sawit dalam kerangka organisasi CPOPC dan ASEAN. Tidak hanya untuk mempromosikan keberlanjutan kelapa sawit, tetapi juga untuk mendorong posisi bersama melawan aksi diskriminatif Komisi Eropa.

Pemerintah terus bekerja bersama untuk menghentikan proses pengesahan Delegated Act RED II yang secara jelas mendiskriminasi kelapa sawit dari minyak nabati lainnya. Dengan demikian, kemitraan dan persahabatan Indonesia-UE dapat terjaga, mengingat saat ini justru kedua pihak sedang berusaha memperluas dan meningkatkan hubungan melalui kerja sama Indonesia-Uni Eropa.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak