alexametrics

KUR Perikanan Rakyat Disalurkan Serentak ke 6.183 Nelayan di 6 Provinsi

loading...
KUR Perikanan Rakyat Disalurkan Serentak ke 6.183 Nelayan di 6 Provinsi
Pemerintah terus mendorong penyaluran KUR guna mengakselerasi pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tumbuh konsisten memacu pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penyalurannya guna mengakselerasi pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan, termasuk di sektor perikanan.

Hal ini direalisasikan pemerintah dengan kembali menyalurkan KUR Perikanan Rakyat secara serentak di sentra nelayan dan budidaya ikan di enam provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tenggara.

"KUR sudah disalurkan sejak 2015 dengan suku bunga kredit tinggi dan jumlah kredit yang sedikit. Lalu, Presiden minta kita turunkan suku bunga KUR menjadi single digit dan kami realisasikan dengan menurunkan suku bunga KUR ke level 7% pada 2018. Tidak hanya suku bunga kita turunkan, pemerintah juga mengembangkan jenis KUR untuk rakyat, salah satunya seperti KUR Perikanan Rakyat ini," papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangannya, Minggu (24/3/2019).



Secara terinci, KUR yang disalurkan di Pelabuhan Morodemak itu mencapai Rp72,2 miliar ke 2.122 debitur melalui beberapa penyalur, yakni, Bank Mandiri mencapai Rp34,38 miliar dengan 643 debitur, BRI mencapai Rp27,59 miliar ke 1.419 debitur, BNI Rp6,94 miliar ke 29 debitur, Bank Jateng Rp2,59 miliar dengan 21 debitur dan BRI Syariah Rp715 juta ke 10 debitur.

Sektor perikanan telah menjadi sektor ekonomi kerakyatan yang mendapatkan fasilitas skema KUR khusus sejak 2015 selain sektor perkebunan dan peternakan. Hingga Februari 2019, KUR Sektor Perikanan secara nasional berhasil disalurkan mencapai Rp5,2 triliun ke 220.000 debitur. Walaupun begitu, penyaluran kredit sektor perikanan pada Januari 2019 baru mencapai Rp12,1 triliun dengan kontribusi yang masih rendah, yakni mencapai 0,23% dari total penyaluran KUR.

Karena itu, pemerintah merasa bahwa distribusi kemudahan akses pendanaan untuk sektor ini perlu dipacu lebih cepat. "Pada kesempatan ini, saya meminta bank untuk mempercepat penggunaan kartu dalam penarikan KUR sesuai dengan kebutuhan debitur," kata Darmin.
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak