alexametrics

Mensos Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Anggaran

loading...
Mensos Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Anggaran
Anggaran Kementerian Sosial terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya peningkatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
A+ A-
JAKARTA - Anggaran Kementerian Sosial terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya peningkatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Anggaran wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial,” kata Mensos Agus saat membuka rapat koordinasi kuasa pengguna anggaran (KPA) tahun 2019 dengan tema 'Digitalisasi Pelaksanaan Anggaran Menuju Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Kementerian Sosial' di Jakarta, Kamis (28/03/2019).

Secara umum, Mensos Agus menekankan tiga topik utama dalam rakor kali ini. Pertama, seluruh pengelola anggaran agar mengelola anggaran secara efektif, transparan dan akuntabel sejalan dengan kenaikan anggaran Kemenos dari tahun ke tahun.



Menurut Menteri Agus, kenaikan anggaran mencapai 35,75% atau meningkat dari Rp43 triliun menjadi Rp58 triliun. “Peningkatan anggaran Kemensos pada tahun 2019 ini mencapai 35,75% yang di antaranya disebabkan peningkatan alokasi anggaran PKH sebesar dua kali lipat,” kata Mensos.

Tahun 2019 untuk PKH dianggarkan sebesar Rp38 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp 19 triliun. “Penambahan anggaran ini wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya,” kata Mensos.

Yang kedua, Mensos menekankan kepada seluruh program yang dilakukan harus berorientasi kepada hasil. Out-put diarahkan untuk meningkaatkan keberfungsian sosial PMKS, terpenuhinyaa kebutuhan dasar bagi penerima manfaat, yang pada akhirnya mereka bisa keluar dari persoalan kemiskinan yang selama ini menjadi beban hidup.

Ketiga, Mensos mengajak para pimpinan satker agar dapat melakukan koordinasi yang baik dengan segenap stakeholders yang ada, sehingga sinkronisasi pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal.

Di antara stakeholders itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, serta institusi terkait. “Dan juga menyusun rencana tindak dan monitoring temuan inspektorat dan BPK sebagai pekerjaan rumah yang harus kita benahi,” kata Mensos.

Mensos juga menekankan perlunya pemantauan perkembangan realisasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan karena adanya kontribusi dalam opini Laporan Keuangan Kementerian Sosial dan penyerapan anggaran pada beberapa Dinas Sosial Provinsi yang perlu dioptimalkan.

“Saya meminta kepada KPA dan PPK untuk segera melakukan percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran,” kata Mensos.

Empat unsur pelaksanaan anggaran, kata Mensos, akan berjalan dengan baik apabila memenuhi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Infrastruktur digital

Terkait digitalisasi pengelolaan anggaran, Mensos menegaskan, layanan kepada masyarakat harus cepat, meskipun permasalahan sosial terus berkembang.

Seperti di Kementerian Sosial yang menangani 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial (PMKS) belum lagi tugas mempercepat pengurangn kemiskinan. “Keberadaan infrastruktur online penting, karena akan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Mensos.

Dengan itu pula, Mensos mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapan infrastruktur digital. Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasios daring sudah tidak asing lagi seperti layanan _e-procurement_ . “Saya berpandangan bahwa digitalisasi adalah kebutuhan yang tidak dapat dinafikkan lagi. Keberadaan infrastruktur digital bisa menjawab tuntutan masyarakat,” kata Mensos

Menurut Mensos, dengan digitalisasi pemberian layanan publik lebih cepat dan transparan sehingga target bisa tercapai. Mensos yakin, penyiapan infrastruktur digitalisasi di daerah, bisa diwujudkan dengan setidaknya tiga kondisi.

Pertama, kemauan politik ( _political will_ ) dari masing-masing instansi untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur digital. “Kalau bicara angggaran tentu besarnya relatif. Kalau institusi sudah sadar besarnya mafaat dalam melayani masyarakat, betapa besarpun akan dibiayai,” kata Mensos.

Kedua, perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik di kemensos maupun di pemda yang melek digital. “Yang tak kalah penting, adalah sosok _leader_ pemimpin yang mempunyai kesadaran bahwa beradaptasi dengan teknologi memerlukan waktu,” kata Mensos.

Sosok pimpinan, kata Mensos, tidak perlu harus ahli digital. “Asal bisa beradaptasi dengan teknologi digital terutama kemampuan mengelola keuangan negara secara digital, maka akan banyak membantu institusi tersebut, termasuk Kemensos, agar anggaran bisa dikelola secara digital,” kata Mensos.

Sekretaris Jendera Kementerian Sosial Hartono Laras dalam laporannya menambahan, rakor dilaksanakan sebelum mengakhiri tri bulan I di tahun 2019, sehingga dalam rakor tersebut, dapat dilakukan evaluasi sampai dimana realisasi paada Tri Bulan I,

“Hal ini agar dapat diukur pelaksanaan program dan anggaran selesai tepat waktu, sehingga pada waktunya dapat semua diserap dengan baik. Tepat sehingga pembangunan kesejahateraan sosial secara khusus upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Hartono.

Selain seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rakor Pelaksanaan Anggaran, dihadiri seluruh Pejabat Eselon I di lingkungaan Kementerian Sosial. Rapat Koordinasi berlangsung selama 3 hari, yakni 27-29 Maret 2019.
(akn)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak