alexametrics

Tarif Ojol Mahal, Angkutan Konvensional Jadi Pilihan

loading...
Tarif Ojol Mahal, Angkutan Konvensional Jadi Pilihan
Tarif Ojol Mahal, Angkutan Konvensional Jadi Pilihan
A+ A-
JAKARTA - Tarif ojek online (ojol) yang baru ditetapkan pemerintah melalui peraturan Kementerian Perhubungan dinilai memberatkan masyarakat. Ojek online sebagai sarana transportasi murah, mulai 1 April dikhawatirkan tak akan lagi menjadi transportasi andalan masyarakat karena tarifnya yang semakin melambung.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, tarif baru sangat besar bagi masyarakat karena mengalami kenaikan hingga Rp3.000–5.000. Masyarakat akan mempertimbangkan lagi untuk kembali menggunakan jasa transportasi konvensional. Apalagi saat ini pemerintah telah membuat sejumlah koneksi angkutan umum ke terminal Bus TransJakarta, MRT, dan LRT.

“Memang semua itu tergantung penumpangnya. Kalau benar terburu-buru pasti akan memilih ojek online. Namun masyarakat Indonesia senangnya angkutan yang murah, apalagi untuk pergi setiap hari,” tutur Djoko kepada KORAN SINDO. Sebaliknya, kata Djoko, aturan baru yang dikeluarkan Kemenhub ini bagi pengemudi secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka.



Menurut dia, tarif tertinggi sebesar Rp3.500 tidak akan masuk ke kantong pengemudi. Karenanya Djoko menyarankan agar pengemudi tidak lagi menjadikan profesi pengemudi ojek online ini sebagai sandaran hidup. “Tiga tahun terakhir boleh seperti itu, pengendara bergaji layaknya manajer. Tapi kini persaingan semakin ketat ditambah mereka (manajemen ojol) kini sudah mencari untung tidak lagi seperti dulu yang masih mencari massa,” tuturnya.

Djoko mengungkapkan, ojek online akan kalah bersaing jika angkutan umum melakukan penetrasi ke wilayah perumahan dan menawarkan tarif murah. Menurutnya, masyarakat akan selalu memilih angkutan transportasi yang murah, terutama untuk aktivitas sehari-hari. Keselamatan penggunaan transportasi juga menjadi keutamaan bagi masyarakat dalam memilih angkutan umum.

“Sekarang malam-malam jarang ada yang mau naik angkutan online. Keamanan ini kembali menjadi pertimbangan bagi konsumen yang ingin nyaman dalam bertransportasi,” tambahnya. Sama halnya untuk transportasi di daerah di tengah kenaikan tarif ojek online. Djoko mengungkapkan, jika angkutan umum diperbaiki dan lebih didekatkan dengan masyarakat dengan sistem yang diubah, hal ini akan mengubah pola pikir masyarakat tentang transportasi konvensional.

Tidak tertutup kemungkinan masyarakat justru akan kembali beralih menggunakan angkutan konvensional. “Sistem Jak Lingko seperti di Jakarta bisa diterapkan di daerah. Pengemudi tidak mengejar setoran sesuai waktu dia jalannya sehingga tidak ada yang mengetem. Dan itu pasti membuat masyarakat kembali memilih naik angkot. Di daerah saya rasa lebih cepat berubahnya,” jelasnya.

Menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), saat ini keberadaan ojek online sudah mencakup lebih dari 50% atau sebanyak 527 lokasi dari wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Oleh karena itu sangat diperlukan intervensi negara, baik pada konteks regulasi tarif dan atau aspek operasional lainnya.

Pemerintah pun menyadari hal tersebut dan akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait dengan tarif bagi angkutan daring, khususnya sepeda motor (ojek online). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Penetapan tarif dalam peraturan ini dibagi menjadi tiga zona.

Biaya jasa minimal merupakan biaya yang dibayarkan penumpang untuk jarak tempuh maksimal 4 km. Zona I yang meliputi Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali, tarif batas bawahnya sebesar Rp1.850 per kilometer dan tarif batas atasnya Rp2.300 sehingga tarif bawah ini sebesar Rp7.000–10.000 per 4 km. Zona II terdiri atas kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Zona II ditetapkan tarif batas bawah sebesar Rp2.000 dan tarif batas atasnya Rp2.300 per kilometernya. Adapun biaya jasa minimal sekitar Rp8.0000–10.000 per 4 km. Adapun Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki tarif batas bawah sebesar Rp2.100 dan tarif batas atasnya Rp2.600 per kilometernya. Biaya jasa minimal mencapai rata-rata sekitar Rp7.000–10.000.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, penetapan ini masih memungkinkan dilakukannya revisi. Bahkan untuk ke depannya setiap tiga bulan sekali selalu ada peninjauan kembali tarif ini. “Perkembangan tergantung situasi politik, ekonomi, keinginan pengemudi dan aplikator. Terpenting pengemudi mendapatkan hasil sesuai,” ujarnya.

Budi menegaskan pengaturan ojek daring ini masih banyak yang harus dilakukan. Seperti perlindungan menggunakan asuransi dan pengawasan tarif yang sudah ditetapkan. Semua kendaraan yang beroperasi pun dipastikan sudah terdaftar. “Aplikator harus menyediakan asuransi. Kami akan mengecek itu nanti,” tandasnya.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengapresiasi langkah pemerintah. Sebab tanpa campur tangan pemerintah, dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi hak-hak konsumen sebagai pengguna ojek online atau bahkan hak-hak pengemudi sebagai operator ojek online. Menurutnya, pengaturan tarif ojek online dengan model tarif batas atas dan batas bawah adalah langkah tepat.

“Batas atas untuk menjamin agar tidak terjadi eksploitasi tarif pada konsumen yang dilakukan oleh aplikator dan tarif batas bawah untuk melindungi agar tidak ada banting tarif dan atau persaingan tidak sehat antar aplikator,” jelasnya. Tulus menegaskan, dalam moda transportasi umum, model tarif semacam itu merupakan suatu hal yang lazim. Walaupun dalam hal ini status hukum ojek online belum atau bukan sebagai angkutan umum.

Terkait besaran kenaikan tarif, Tulus menyarankan seharusnya sudah termasuk potongan 20% kepada aplikator. “Jika kenaikan tarif itu belum termasuk untuk aplikator, kenaikan itu menjadi terlalu besar. Potongan 20% yang dilakukan aplikator kepada pengemudi seharusnya bisa diturunkan karena dengan kenaikan tarif berarti pendapatan aplikator juga naik,” tandasnya.

Setelah kenaikan ini, YLKI minta agar Kemenhub bersinergi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan pengawasan agar tidak ada pelanggaran regulasi di lapangan, baik oleh pengemudi dan atau aplikator. Secara terpisah Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengaku belum bisa banyak berkomentar mengenai peraturan tarif dari Kemenhub tersebut. Baginya, menghormati peraturan dari pemerintah ialah sebagai bentuk ketatan warga negara.

“Kami masih terus berdiskusi dengan Kemenhub mengenai hal ini. Peraturan ini kan baru sekali, minggu depan masih ada kajian lebih lanjut. Ditunggu saja,” tuturnya. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana Grab akan seimbang dalam memikirkan penumpang sekaligus pengemudi agar keduanya tidak merugi.

Grab juga akan terus memanjakan konsumennya melalui layanan lain selain transportasi. Layanan jasa kurir barang dan pengantaran makanan disebut akan menjadi keuntungan lain untuk para pengendara dan tentunya juga konsumen.
(don)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak