Energi Berkeadilan, Cara Pemerintah Jaga Harga BBM dan Listrik

JAKARTA - Listrik dan bahan bakar minyak (BBM) merupakan bahan pokok bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas. Untuk itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, menegaskan pemerintah berikhtiar mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat atas energi merupakan hak seluruh masyarakat, itulah yang sering disebut sebagai "Energi Berkeadilan".

"Saat ini pemerintah memiliki program BBM Satu Harga. Bulan lalu, saya baru saja meresmikan lembaga penyalur BBM Satu Harga di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. Sekarang saudara-saudara kita tidak perlu membeli BBM dengan harga yang mahal lagi," ujar Arcandra di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Sebelum adanya program BBM Satu Harga, menurut Arcandra, masyarakat di Kepulauan Mentawai harus membeli BBM jenis premium dengan harga antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter. Namun, kini harga premium di Kepulauan Mentawai telah sama dengan wilayah lainnya, yaitu Rp6.450 per liter.

Arcandra juga mengajak masyarakat yang hadir untuk berargumen berdasarkan fakta. Diharapkan masyarakat mengeluarkan pendapatnya bukan atas isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya.

Arcandra mencontohkan, perihal tarif listrik untuk pelanggan 1.300 watt yang dikabarkan naik.

"Ada yang percaya tarif listrik untuk pelanggan 1.300 watt naik? Apabila kita melihat faktanya, tarif listrik untuk pelanggan 1.300 watt tetap. Penyesuaian itu justru dilakukan pada pelanggan yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi, karena subsidi adalah milik mereka yang berhak," katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Arcandra juga menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung terkait dengan rencana pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS). Rencananya, PJU-TS tersebut akan dibangun di wilayah-wilayah jalan yang masih belum mendapatkan penerangan di malam hari.

Terkait pembangunan PJU-TS tersebut, Bupati Kabupaten Sijunjung, Yuswir Arifin menyampaikan, masih ada setengah wilayah lagi yang belum ada akses penerangan jalan umum.

"Kami sudah bersurat ke Kementerian ESDM untuk pembangunan penerangan jalan ini, besar harapan agar ini bisa segera terealisasi. Terutama untuk setengah wilayah kami yang belum ada akses penerangan jalan," jelasnya.