alexametrics

Ancaman Krisis Utang Menghantui Indonesia

loading...
Ancaman Krisis Utang Menghantui Indonesia
Ekonom Indef Fadhil Hasan mengatakan debat Capres dan Cawapres pamungkas harus menawarkan solusi soal hutang dan defisit transaksi berjalan. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Ancaman krisis kredit dan utang di Indonesia diperingatkan oleh Ekonom senior Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Menurutnya siapapun terpilih nanti menjadi presiden harus mampu mencari menawarkan solusi soal hutang dan defisit transaksi berjalan.

"Hal yang perlu dicermati ancaman krisis kredit dan utang di Indonesia. Selama ini kita mengatakan rasio utang kita aman karena masih 30% sementara rule of thumb (aturan praktis) itu 60% dan CAD (defisit transaksi berjalan) masih di bawah 3 persen. Tapi sebenarnya aturan itu berlaku untuk negara-negara di Eropa," ujar Fadhil Hasan di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Dia pun menyebutkan batas aman rasio urang dan defisit transaksi berjalan atau CAD negara berkembang seperti Indonesia memiliki angka yang berbeda. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Januari 2019 tercatat USD383,3 miliar atau setara Rp5.471,60 triliun. ULN ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD190,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD193,1 miliar.



CAD Indonesia sebesar 31,1 miliar dolar AS atau setara dengan 2,98 persen dari PDB. Fadhil mengatakan, nilai CAD ini tidak berada dalam posisi yang aman. Seharusnya, kata dia, tingkat rasio utang RI berada di bawah standar negara-negara Eropa sebesar 30%.

“Dia mengatakan rasio utang dan CAD untuk negara berkembang itu harusnya lebih rendah lagi. Selama ini rasio masih aman, karena yang kita pakai itu yang berlaku di Eropa, apakah seperti negara berkembang kayak Indonesia sudah tepat? mengingat kebutuhan kita untuk berkembang," jelasnya.

Selain itu, Dia juga menyayangkan utang BUMN yang seharusnya dirilis pada 19 Februari tertunda karena takut mengkhAwatirkan atau menganggu suara saat pemilu nanti. "Sampai saat ini saja utang BUMN belum dirilis seharusnya utang BUMN itu dirilis bulan Februari, tapi karena dekAt pemilu jadi ditunda. Agar tidak membuat khawatir masyarakat," paparnya.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak