alexametrics

Senjata Pamungkas Dalam Isu Ekonomi di Debat Terakhir Capres-Cawapres

loading...
Senjata Pamungkas Dalam Isu Ekonomi di Debat Terakhir Capres-Cawapres
Debat pamungkas dalam rangkaian debat pilpres kali ini akan mengusung tema ekonomi, lalu gagasan apa saja yang akan digunakan kedua pasangan, berikut prediksinya. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Debat kelima pemilihan presiden 2019 akan digelar 13 April 2019 mendatang. Debat pamungkas dalam rangkaian debat pilpres ini akan mengusung tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan, dan industri.

Salah satu isu yang diperkirakan akan menjadi perdebatan hangat pada debat nanti adalah masalah pertumbuhan ekonomi 5%. Lantas, bagaimana kedua kubu menanggapi pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5%. Capaian-capaian kinerja pemerintahan kabinet kerja diyakini akan menjadi senjata pamungkas petahana dalam debat sesi terakhir itu.

Sebut saja seperti pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat inflasi yang berhasil terjaga di level rendah hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Arif Budimanta mengatakan, Jokowi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Apalagi Jokowi-Amin terang dia menjadikan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama. "Jadi kami memang melihat Pak Jokowi ingin meningkatkan kualitas SDM kita dan menjadikan fokuskan utamanya melanjutkan pembangunan infrastruktur," terang Arif Budimanta.

Di sisi lain Isu-isu utang, kebocoran anggaran, dan rendahnya tax ratio sepertinya bakal menjadi serangan dari kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Seperti diketahui utang RI terus melonjak tinggi, kebocoran anggaran terus terjadi, serta rasio pajak Indonesia memang cukup rendah dibandingkan standar yang diterapkan IMF.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Januari 2019 tercatat USD383,3 miliar atau setara Rp5.471,60 triliun. ULN ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD190,2 miliar serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD193,1 miliar.

Isu lainnya menurut Senior Ekonomi Indef Fadhil Hasan menerangkan bahwa Paslon Jokowi-Amin diyakini akan menjadikan isu revolusi industri 4.0 sebagai salah satu pembahasan. Pasalnya isu perkembangan teknologi bakal menjadi senjata Jokowi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

Terang dia salah satunya penggunaan sistem pembayaran elektronik yang cukup berhasil dan semakin mudah hingga munculnya perusahaan rakasa E-Commerce. "Kita harus menyambut revolusi itu, tapi di saat yang sama kita harus memastikan keberadaannya bermanfaat untuk perekonomian kita," ujar Senior Ekonomi Indef Fadhil Hasan.

Sementara itu pemerintah kabinet kerja juga masih memiliki banyak persoalan yang perlu dikritisi oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 02. Salah satunya adalah mengenai kegiatan impor.

"Fokus yang kami harapkan adalah stagnasi perdagangan pada impor untuk barang konsumsi. Ini menunjukan bahwa industri kita masih tergantung pada bahan baku impor karena lemahnya industri hulu domestik," ujar Ekonom Indef Nawir Messi.

Persoalan lainnya yang bakal dikritisi adalah pengentasan kemiskinan yang menurut Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Anthony Budiawan belum berjalan maksimal.

"Menurut kami sekarang pemerintah sulit untuk memberantas kesenjangan sosial ini, mengurangi ya. Karena kesenjangan sosial hanya bisa dikurangi kalau pemerintah mempunyai uang, pakah pemerintah punya uang," jelasnya.

Sedangkan dari kubu Paslon Jokowi-Amin akan menjanji program tiga kartu saktinya pada tahun 2020. Ketiga kartu sakti tersebut adalah KIP-Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-Kerja. Tentunya ini akan menjadi senjata andalan Joko Widodo dalam menjawab isu ekonomi. Lalu gagasan siapa yang bakal memenangkan publik, semuanya masih harus diuji malam nanti.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak