Harga Tiket Pesawat Tinggi Bikin Resah Pelaku Bisnis Wisata

JAKARTA - Lonjakan harga tiket pesawat menjadi fokus perhatian serius dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), lantaran dampak yang sangat besar terhadap paket wisata atau tur. Pemerintah sendiri terus berupaya untuk menurunkan harga tiket agar lebih terjangkau, terutama menjelang Lebaran 2019.

"Tadinya paket sudah disiapkan, daerah destinasi sudah siap tetapi harus mengalami replanning karena daya minat wisatawan dan konsumen menurun dengan mahalnya harga tiket (pesawat). Kondisi ini menjadi kendala, kita mengharapkan adanya interest dari wisatawan lokal maupun asing, tetapi mereka memilih ke luar negeri karena tarif ke luar negeri lebih murah," ujar Sekjen DPP Asita Titus Indrajaya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Lebih lanjut Ia menerangkan, ketika mulai mendekati peak season terutama lebaran, ticketing sudah semakin mudah melalui online travel/digital tourism, tetapi saat ini perlu dilihat bahwa travel agent konvensional mulai transisi ke digital. Akan tetapi minat para wisatawan menurun seiring kenaikan harga tiket pesawat.

"7000 anggota kami di Indonesia bisnis nya berfokus pada ticketing. Trennya adalah mau pulang kampung dengan tiket yang murah, tapi ternyata harga tiket justru naik. Maskapai-maskapai dituntut pemerintah untuk menurunkan harga. Hargapun kembali ke batas atas tak lama setelah penurunan sedikit," jelas Titus.

Menurutnya tim research dari para maskapai saat ini sedang mengamati kapasitas konsumen Indonesia untuk membeli tiket. Strategi pricing sangat sensitif, sehingga harus ada strategi yang bisa diterima konsumen.

Kinerja pemerintah untuk mendesak penurunan harga tiket pesawat, dinilai menjadi sinyal positif kepeduliannya terhadap para konsumen Indonesia. "Sejauh ini belum ada tanda-tanda signifikan dari masyarakat untuk transisi preferensi mode transportasi," tutupnya.

Sebelumnya Kemenhub bersiap menyiapkan aturan baru apabila harga tiket pesawat tidak kunjung mengalami penurunan. Bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa maskapai terutama BUMN, sudah sepakat, tetapi masih belum jelas pelaksanaannya. Dia mengancam kalau dalam waktu dua pekan tetap tidak ada kejelasan subprice yang ditawarkan, maka pemerintah akan menetapkan keharusan subprice.