Rizal Ramli Tampik Isu Mengejar Posisi Empuk di Pemerintahan

JAKARTA - Nama ekonom senior Rizal Ramli sudah tidak asing lagi di Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah, terutama menyangkut masalah ekonomi, sudah lama dilontarkan sejak menjadi aktivis berkampus di Institut Teknologi Bandung. Ia pun dikenal dengan julukan "Rajawali Ngepret" karena kerap mengkritik pemerintah, mulai sejak era SBY hingga mantan atasannya, Joko Widodo.

Terkait kritiknya, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa perjuangan yang dilakukannya selama ini tidak berorientasi pada jabatan di pemerintahan. Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu mengatakan pernah beberapa kali menolak posisi empuk di pemerintahan.

Pada era pemerintahan Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ternyata Rizal Ramli pernah dua kali menolak jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan Satrio Budihardjo Joedono dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang saat itu dijabat Doradjatun Kuntjoro Jakti.

"Pada tawaran ketiga, saya diminta Gus Dur membenahi Badan Urusan Logistik (Bulog). Tawaran itu saya terima, namun dengan mengajukan syarat hanya selama enam bulan, setelah itu mengundurkan diri. Akhirnya disepakati Gus Dur, 3 April 2000, saya dilantik menjadi Kabulog menggantikan Jusuf Kalla," ungkap Rizal Ramli, Rabu (8/5/2019).

Setelah permasalahan di Bulog berhasil dibenahi, Gus Dur, kata Rizal Ramli, meminta dirinya untuk menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) pada 23 Agustus 2000, mengingat kondisi perekonomian Indonesia kala itu sedang karut marut.

"Gus Dur kemudian meminta saya menempati posisi Menko Perekonomian untuk membenahi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk. Alhamdulilah, amanah itu bisa saya jalankan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari minus 3%, bisa kita dongkrak menjadi 4,5%, gaji PNS kita naikan hingga 125% supaya daya beli masyarakat meningkat," tutur Rizal Ramli.

Masih di era pemerintahan Gus Dur, ayah tiga anak ini juga diminta menjadi Menteri Keuangan pada 12 Juni 2001.

Kemudian, di era Pemerintahan Joko Widodo, tepatnya 12 Agustus 2015, Rizal Ramli mengisi salah satu posisi di Kabinet Kerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Tawaran ini sebenarnya pernah ditolak sebelumnya oleh pendiri lembaga think thank Econit tersebut. Namun, ia akhirnya mengamini permintaan Jokowi, lantaran tersentuh dengan ucapan Jokowi yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang menginginkan Rizal Ramli untuk kehidupan yang lebih baik.

"Tapi kemudian Pak Jokowi pakai gaya Jawa banget, dia katakan: Mas Rizal, yang minta tolong ini bukan hanya Jokowi yang presiden. Siapa sih saya dibandingkan Mas Rizal dari segi pengalaman dalam dan luar negeri. Yang minta tolong ini tidak hanya saya, tapi rakyat Indonesia yang ingin hidup lebih bagus," kata Rizal menirukan Jokowi.

Fakta sejarah itulah yang dapat disimpulkan bahwa Rizal Ramli berjuang untuk demokrasi dan anti KKN sudah sejak 1978, sejak mahasiswa baik itu didalam maupun diluar sistem. Hingga hari ini RR mengatakan berjuang agar kedaulatan rakyat direbut kembali dan demokrasi ditegakkan.