Gara-gara Pemilu, Belanja Pemerintah hingga Akhir Mei 2024 Bengkak Jadi Rp824,3 T
loading...
Sampai dengan 31 Mei 2024, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp824,3 triliun. Artinya 33,4% dari pagu anggaran atau naik 15,4% secara tahunan (yoy). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Mei 2024, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp824,3 triliun. Artinya 33,4% dari pagu anggaran atau naik 15,4% secara tahunan (yoy).
Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BPP mengalami kenaikan yang tinggi yaitu 15,4% dan artinya pemerintah pusat akselerasi belanja meningkat karena kegiatan seperti pemilu di Februari membutuhkan front loading yang banyak
"Ini menyebabkan dibandingkan base line kita tahun lalu tidak ada pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan yaitu 15,4 persen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2024, Senin (27/6/2024).
Untuk belanja dari Kementerian atau Lembaga (K/L) mencapai Rp388,7 triliun atau 35,6% dari pagu, dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos (bantuan sosial), pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan pemilu.
Sedangkan Belanja Non K/L Rp435,6 triliun yang artinya 31,6% dari pagu, dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Dalam APBN 2024, Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp857,6 triliun.
Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BPP mengalami kenaikan yang tinggi yaitu 15,4% dan artinya pemerintah pusat akselerasi belanja meningkat karena kegiatan seperti pemilu di Februari membutuhkan front loading yang banyak
"Ini menyebabkan dibandingkan base line kita tahun lalu tidak ada pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan yaitu 15,4 persen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2024, Senin (27/6/2024).
Untuk belanja dari Kementerian atau Lembaga (K/L) mencapai Rp388,7 triliun atau 35,6% dari pagu, dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos (bantuan sosial), pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan pemilu.
Sedangkan Belanja Non K/L Rp435,6 triliun yang artinya 31,6% dari pagu, dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Dalam APBN 2024, Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp857,6 triliun.
(akr)
Explore More