alexametrics

Infrastruktur Mendorong Kenaikan Indeks Harga Properti

loading...
Infrastruktur Mendorong Kenaikan Indeks Harga Properti
Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh Pemerintah telah memberikan dampak bagi perkembangan harga properti. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh Pemerintah telah memberikan dampak bagi perkembangan harga properti. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh unit riset yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Housing Finance Center atau HFC, tercatat BTN House Price Index atau BTN HPI pada triwulan I 2019 mencapai 163,90 atau naik sekitar 7,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Laju kenaikan BTN HPI pada triwulan pertama tahun ini juga terhitung lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu ketika pada triwulan I /2018 BTN HPI tumbuh 6,44% dibandingkan triwulan I tahun 2017.

“BTN HPI sempat tertekan pada tahun 2015 hingga 2018 karena laju pertumbuhan HPI cenderung melandai dari tumbuh sekitar 14,30% pada triwulan I 2015 menjadi hanya tumbuh 11,49% pada triwulan I/2016. Lalu turun lagi pada triwulan I tahun 2017 dan anjlok pada triwulan I 2018 yang hanya tumbuh 6,44%,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono saat memaparkan hasil riset BTN HPI pada acara Indonesia Housing Forum di Jakarta.



Namun sambung dia tahun ini optimistis harga properti akan semakin meningkat, seiring dengan diselesaikannya proyek-proyek infrastruktur yang telah digagas pemerintah. Optimisme tersebut didasarkan pada data kenaikan BTN HPI yang terjadi di daerah dengan perkembangan infrastruktur yang pesat dan adanya potensi pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut, di antaranya Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Tengah serta Jawa Timur.

Menurut data HFC, Maryono memaparkan setidaknya ada 6 kabupaten/kota yang terrekam memiliki BTN HPI di atas rata-rata BTN HPI Nasional yaitu Batang, Jawa Tengah (253,29), Jember- Jawa Timur (252,20), Batam-Kepri (232,28), dan Bantul, DI Yogyakarta (221,62) serta Banyumas-Jawa Tengah (232,28).

Sementara Jakarta Timur di peringkat ke enam meraih BTN HPI sebesar 215,50. Daerah tersebut mayoritas dilalui proyek infrastruktur yang baru diselesaikan seperti jalan tol, lintasan kereta dan lain sebagainya.

“Setelah diresmikannya tol Pemalang-Batang pada tahun 2018 lalu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menduduki peringkat BTN HPI tertinggi yaitu 253,29 atau naik 20,44% dibandingkan triwulan I/2018 atau lebih tinggi dibandingkan BTN HPI Nasional yang hanya 163,9. Namun yang mengalami kenaikan BTN HPI tertinggi adalah Kabupaten Jember Jawa Timur yang melonjak 28,28% pada triwulan ini dibandingkan triwulan I tahun lalu, Jember menduduki peringkat kedua dengan BTN HPI sebesar 252,2,” kata Maryono.

Adapun salah satu penyebab dari kenaikan BTN HPI di kabupaten Jember, berdasarkan riset dari HFC adalah rencana pembangunan Tol Trans Jawa, ruas Mojokerto-Banyuwangi yang akan melintasi Jember untuk mendukung rencana pemerintah pusat membangun sejumlah dermaga dan bandara embarkasi haji di Kota Tembakau tersebut.

Hunian Milenial di Perkotaan Berkelanjutan

Dengan pertumbuhan BTN HPI yang mulai menanjak, banyak pihak yang berharap pemerintah tetap berhasil mengurangi backlog perumahan atau kurangnya pasokan perumahan. Untuk itu, Maryono menilai diperlukan sejumlah terobosan baik dari sisi permintaan maupun pasokan.

“Generasi milenial akan menjadi tulang punggung dari perekonomian bangsa, karena akan mendominasi sekitar 34% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2020, sehingga seluruh stakeholder bidang properti harus bisa menyelaraskan strategi serta kebijakan dengan kebutuhan dan karakter generasi milenial,” jelas Maryono.

Berdasarkan survey yang digelar HFC terhadap 270 responden berusia 21-35 tahun yang dipilih dari wilayah padat penduduk seperti Jabodetabek, Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo) dan Batam, generasi milenial ingin memiliki rumah tapak dengan harga terjangkau, dan dengan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama 10-15 tahun serta cicilan yang sesuai dengan kemampuan.

“Produk KPR yang diinginkan milenial harus mudah dipahami, sesuai dengan kemampuan keuangan mereka serta harus sudah disiapkan atau dimulai sejak mereka duduk dibangku SMA atau perguruan tinggi lewat produk tabungan untuk KPR,” paparnya.

Untuk menjembatani keinginan milenial memiliki rumah, dalam menjalan fungsi intermediasinya, perbankan dalam hal ini Bank BTN menyediakan produk tabungan untuk KPR yaitu Si Muda Rumahku Tabungan untuk pemilikan rumah bagi mahasiswa dan pemuda. Ada juga produk KPR Gaesss, yaitu produk KPR yang dikemas dengan KPR Zero.

Program tersebut memiliki fitur kemudahan bagi milenial, seperti cuti cicilan hingga 2 tahun serta persyaratan yang mudah diantaranya debitur harus berusia di antara 21 hingga 30 tahun. Memiliki pendapatan/gaji tetap dan minimal sudah bekerja 1 tahun di perusahaan yang sama dan mendaftarkan aplikasi KPR Gaeesss di www.btnproperti.co.id.

“Sejak diluncurkan pada bulan Oktober tahun lalu hingga Mei tahun ini kredit yang disalurkan lewat KPR Gaesss mencapai Rp6,9 triliun. Adapun dari Januari hingga Mei tahun ini KPR Gaess mencatat outstanding kredit sebesar Rp3,83 triliun dan ditargetkan bisa mencapai sekitar Rp7 triliun hingga akhir tahun 2019,” ungkapnya.

Selain menyediakan produk yang pas dengan permintaan konsumen dari generasi milenial, Bank BTN juga mengupayakan pasokan properti aman. Hal itu dengan menjaring sebanyak-banyaknya generasi milenial untuk ambil bagian dalam sepak terjang dunia properti sebagai developer atau pengembang perumahan, atau berkiprah di dunia properti sebagai investor.

”Kami aktif menyelenggarakan workshop properti dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan program Mini MBA di dunia properti dan baru-baru ini mendukung Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada atau Katsgama dalam menyelenggarakan School of Property Developer yang diluncurkan hari ini,” ungkapnya.

Kontribusi Bank BTN untuk mendorong laju sector properti didasarkan pada visi dan misi Bank BTN untuk menyediakan perumahan yang layak dan berkelanjutan bagi setiap generasi. “Apalagi rasio KPR terhadap PDB hanya 2,9% lebih rendah dibandingkan Malaysia dengan rasio 38,4% dan Filipina dengan rasio 22,3%, dengan rasio yang masih rendah artinya masih banyak ruang bisnis perumahan yang bisa dikembangkan, dan memajukan sector properti itu berarti memberikan multiplier effect atau efek bergulir bagi 136 sub sektor properti lain,” terang Maryono.

Lebih lanjut Ia berharap kerja keras dari stakeholder bidang properti dapat mengurangi backlog properti yang masih bertengger sebesar 11,4 juta rumah dengan fokus mendukung pemerintah dalam program sejuta rumah.

Adapun per Mei 2019, Bank BTN telah memberikan dukungan pembiayaan perumahan utk MBR dan Non MBR 386.137 unit rumah, baik pembiayaan KPR maupun Konstruksi. Khusus untuk pembiayaan perumahan MBR, baik KPR Subsidi maupun Kredit Konstruksi, Bank BTN telah menyalurkan sebanyak 272.600 unit rumah dengan jumlah kredit Rp.17,24 Triliun, yang terdiri dari KPR Subsidi 93.221 unit dengan jumlah kredit Rp.11,89 Triliun dan Kredit Konstruksi rumah MBR 179.379 unit tercatat jumlah kredit Rp.4,35 Triliun.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak