Ekonomi, Jadi Pekerjaan Berat Kabinet Jokowi-KMA

JAKARTA - Persoalan pembentukan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin (KMA) seharusnya menimbang kebutuhan dasar atas solusi persoalan bangsa. Persoalan pertumbuhan ekonomi, misalnya, membutuhkan perhatian besar karena selama lima tahun terakhir dinilai maksimal.

Dalam beberapa hari terakhir, perbincangan postur kabinet lebih didominasi pada berapa jatah dari masing-masing partai politik koalisi atau perlu tidaknya mengajak koalisi Prabowo-Sandi masuk dalam pemerintahan. Padahal, diskusi postur kabinet akan lebih efektif jika didasarkan pada identifikasi persoalan yang harus menjadi fokus pemerintahan ke depan dan figur-figur yang tepat untuk membentuk presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyelesaikannya.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, persoalan ekonomi harus menjadi fokus kabinet Jokowi-KMA. Menurutnya, dalam periode pemerintahan Jokowi, target pertumbuhan ekonomi secara umum belum tercapai.

“Secara umum paling gampang lihat perekonomian itu di pertumbuhan, karena pertumbuhan itu merepresentasikan ada di masyarakat. Maka pada periode kedua pemerintahan Jokowi harus ada upaya lebih keras untuk meningkatkan performa pemerintah di lima tahun ke depan,” ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru?” di Media Center Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, sambungnya, pertumbuhan ekonominya di bawah 5% yakni 4,8%; kemudian dilakukan berbagai macam upaya kebijakan dan terobosan yang akhirnya pertumbuhan ekonomi mampu meningkat di atas 5%. “Ketika di awal pemerintahan masih ada pilihan terhadap orang-orang yang duduk di kabinet itu yang masih belum tepat, perkembangan ekonominya masih turun, dan ketika dilakukan penggantian kemudian pertumbuhan ekonominya menjadi naik. Artinya, ada kinerja di sana,” katanya.

Dikatakan Eko, sejak awal RPJMN 2014-2019 itu dipasang dengan harga yang cukup ambisius, di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata 7%, namun hasilnya sekarang ini hanya mencapai di kisaran 5%. “Harapan saya, ke depan tim ekonomi itu harus dikocok ulang karena memang dibutuhkan orang yang benar-benar bisa mengimplementasikan harapan di dalam rencana tersebut,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDIP DPR Maruarar Sirait mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi selama belum maksimal. "Harus diakui pertumbuhan ekonomi yang selama ini ingin dicapai belum tercapai. Saya pikir harus ada sportivitas lah untuk memperbaiki itu. Kedua juga memang angka kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian juga gini rasio memang berkurang, tetapi harus lebih cepat lagi," tutur Maruarar.

Kendati target pertumbuhan ekonomi belum tercapai, harus diakui pula bahwa Jokowi bisa membuat rasio angka kemiskinan berkurang, meski angkanya harus dipacu lebih signifikan lagi. "Harus lebih dipercepat lagi," urainya. Selain pertumbuhan ekonomi, dari sisi penerimaan pajak juga tidak sesuai target.

"Itu juga harus diakui, jadi angkanya juga menurut saya harus ada keberanian Jokowi mengatakan selangkah lagi lah, termasuk dalam bidang ekonomi, menurut saya yang saya sampaikan sedikit punya pengalaman di Komisi Keuangan, saya nggak pernah pindah dari 2004 hingga sekarang, harus ada satu langkah yang luar biasa," katanya. Dia mencontohkan dulu ada program tax amnesty yang sebelumnya hanya menjadi wacana, di zaman Jokowi berani dilakukan dan hasilnya dinilai sangat baik. "Database-nya meningkat dan bagus," pungkasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR Andi Akmal Pasluddin menilai kinerja ekonomi selama 2014-2019 bisa dilihat dari dua sisi. Pertama rapor merah ada biru. "Kalau dari rapor merahnya, tentu kita sandingkan dengan antara janji misi presiden dengan capaian selama lima tahun. Jadi, kami sebagai oposisi tentunya melihat dengan angka-angka yang ada, bukan hoaks," katanya.

Dia mencontohkan indikator pertumbuhan ekonomi yang didengung-dengungkan bakal naik 7%, ternyata selama lima tahun tidak pernah tercapai. "Bahkan hanya 5,2%. Jadi ini artinya apa, target untuk mengurangi jumlah orang miskin, target untuk mengurangi pengangguran tidak signifikan," katanya.

Andi mengapresiasi bahwa dalam sejarah angka kemiskinan bisa ditekan turun di bawah 2 digit menjadi hanya 9%. Namun, hal itu menurutnya belum cukup. "Pengangguran juga di bawah 7% itu sudah cukup bagus. Seandainya pertumbuhan bisa 7%, saya yakin bahwa kemiskinan bisa di bawah 7% dan pengangguran di bawah 5% gitu. Saya rasa ini kritik dari kami bahwa ini menjadi pekerjaan bagi tim ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi belum bisa kita maksimalkan," katanya.

KMA Sowan JK

Sementara itu, wakil presiden terpilih KH Ma’ruf Amin (KMA) kemarin sowan ke kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla di kompleks Istana Merdeka. KMA mengaku sengaja mengunjungi JK untuk membicarakan tugas-tugas wakil presiden yang akan dia emban lima tahun mendatang. Menurutnya, dari perbincangan tersebut, JK memberikan garis besar tugas utama seorang wakil presiden. “Saya bersilaturahim dan juga berbincang bincang tentang, pertama tentu menjelaskan tugas-tugas wapres,” ujarnya.

KMA menjelaskan, dari apa yang disampaikan JK, dirinya mendapatkan gambaran apa saja yang harus dilakukan dalam mendampingi Presiden Jokowi lima tahun mendatang. Selain itu, dia menerima saran-saran terkait penyelesaian berbagai persoalan yang saat ini masih ditangani Kantor Wapres dan harus dilanjutkan. “Ada juga gambaran inisiatif-inisiatif beliau yang sedang berjalan dan harus dilanjutkan,” ujarnya.

Tak hanya saran, kata KMA, JK juga memberikan beberapa dokumen terkait bahan tentang tugas-tugas wakil presiden. Dia pun menyampaikan terima kasih atas waktu dan saran yang diberikan JK. “Saya sudah dapat banyak informasi dari Pak JK, terima kasih karena ini penting sekali supaya tahu gambaran, apa yang menjadi tugas tugas wapres, kemudian apa yang masih dihadapi oleh bangsa dan negara ini, khususnya yang dikoordinasikan oleh Pak Wapres,” ujarnya.

Sementara itu, JK mengatakan bahwa dirinya memberikan gambaran terhadap KMA tentang tugas-tugas wakil presiden. Baik tugas-tugas wajib maupun yang tugas khusus dari presiden maupun inisiatif Wapres yang boleh dikerjakan sesuai koridor peraturan perundangan. “Ya seperti tadi, pertama tugas-tugas yang terstruktur, katakanlah yang wajib, ada juga yang ditugaskan khusus dalam sidang kabinet oleh presiden, ada inisiatif sendiri,” katanya.

JK mengaku gembira dengan pertemuan dengan KMA. Dia berharap tradisi silaturahmi antara wakil presiden dan wakil presiden terpilih terus dilanjutkan agar ada kesinambungan kinerja antara pejabat negara. “Pertemuan ini penting supaya ada keberlanjutan pemerintahan. Jadi, pemerintahan itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh terpisah-pisah, harus berlanjut. Jadi, kebijakannya boleh tentu berbeda, tapi sistem pemerintah harus jalan,” katanya.

Dia juga menilai persoalan ekonomi harus menjadi fokus bagi pemerintahan Jokowi-KMA lima tahun mendatang. Sejauh ini masalah ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah. “Secara umum bukan yang dihadapi presiden dan wakil presiden, tapi dihadapi oleh bangsa. Ialah masalah ekonomi dan sosial. Karena bukan hanya kita. Secara regional ada masalah ekonomi, tapi dampaknya juga kita yang harus menyelesaikannya,” katanya.