alexametrics

Pengurangan Pajak hingga 200%, Menko Darmin Sebut Demi SDM Berkualitas

loading...
Pengurangan Pajak hingga 200%, Menko Darmin Sebut Demi SDM Berkualitas
Menko Darmin menerangkan, insentif pajak yang disiapkan pemerintah hingga bisa 200% bagi pelaku industri yang melakukan vokasi adalah demi menghasilan SDM berkualitas. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, insentif pajak yang disiapkan pemerintah hingga bisa mencapai 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi adalah demi menghasilan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Selain itu insentif super deduction juga disiapkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 300%.

Tak hanya itu insentif investment allowance juga diberikan untuk industri padat karya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, dimana semua masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019. Menko Darmin menyakini, insentif pajak super yang disiapkan bagi industri yang melakukan vokasi hingga penelitian bakal mendorong industri lebih berkualitas.

“Dengan demikian, pelaku usaha dan pelaku industri diharapkan dapat terdorong meningkatkan peran dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” ujar Menko Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (9/7/2019).



Insentif super deduction untuk kegiatan vokasi merupakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam bentuk pengurangan Penghasilan Bruto sebanyak paling tinggi 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. Sasarannya adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan vokasi, yaitu kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

“Kompetensi tertentu yang menjadi basis dari insentif super deduction ini merupakan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri,” sambung Darmin Nasution.

Dia menambahkan batasan besaran pengurangan penghasilan bruto, cakupan lembaga pendidikan dan peserta kegiatan vokasi, jenis-jenis biaya yang dapat diberikan insentif, jenis-jenis kompetensi yang dapat diberikan insentif, serta tata cara pengajuan dan pelaporan insentif, akan diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Itu akan berbentuk PMK untuk aturan detailnya," katanya.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak