Menkeu Anggarkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja di APBN 2020

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan pemerintah akan menganggarkan lebih dari Rp10 triliun untuk Kartu Pra Kerja. Anggaran tersebut sudah masuk dalam APBN 2020.

Dalam anggaran ini, sekitar satu juta akan mendapatkan pelatihan digital dan satu juta lagi mendapat pelatihan reguler. Saat ini, jelas Menkeu, desain programnya masih dibahas diantara menteri terkait di bawah koordinator Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain Kartu Pra Kerja, sambung Sri Mulyani, juga ada Kartu Sembako Murah yang mendesain ulang program beras sejahtera (rastra) yang ada saat ini. Untuk Kartu Sembako ini, alokasinya diperkirakan mencapai Rp25,7 triliun, mencakup lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

"Jadi jumlah rumah tangganya maupun nanti dari sisi jumlah manfaat yang akan diberikan per keluarganya akan ditingkatkan pada tahun 2020," terang Menkeu di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Sri Mulyani juga menyampaikan untuk beberapa pos yang berhubungan dengan janji Presiden, seperti Kartu Indonesia Pintar juga masuk dalam anggaran APBN 2020.

"Kuliah akan ditambah jumlah beasiswa baru, dari saat sekitar 380.000 mahasiswa akan ada tambahan baru sekitar 400.000 mahasiswa, yang akan dijaga pada 4 tahun ke depan. Jadi totalnya nanti akan mencapai 780.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, sehingga anggarannya juga bertambah dari Rp4,8 triliun menjadi Rp7,6 triliun. Dengan demikian ada dua kali lipat jumlah beasiswa untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, dia mengemukakan perluasan dari MRT (Mass Rapid Trans) Jakarta, yang akan menambah fase kedua telah masuk dalam anggaran APBN 2020. Hal ini dikarenakan perluasan MRT untuk menambah rute Bundaran HI-Kampung Bandan.

"Ini semuanya akan masuk di dalam RAPBN 2020 karena menyangkut subsidiary loan agreement ke Pemerintah DKI Jakarta," katanya. Baca Juga: Desain APBN 2020 Berisi Prioritas dan Janji Kampanye Presiden Jokowi

Dia pun mengatakan pada tahun 2020, APBN juga didesain untuk mendukung program presiden terpilih. Salah satunya untuk destinasi pariwisata akan mendapatkan prioritas dari sisi keseluruhan belanja yang menyangkut belanja infrastruktur.

"Baik itu di tempat Menteri PUPR maupun Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan juga menteri yang lain yang terkait seperti Bekraf dan menteri yang menyangkut dana desa, dalam rangka untuk memperbaiki kapasitas dari infrastruktur dasar," jelasnya.