alexametrics

DPR Sayangkan Realisasi APBN Semester I 2019 Belum Maksimal

loading...
DPR Sayangkan Realisasi APBN Semester I 2019 Belum Maksimal
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, berdasarkan realisasi semester I Tahun 2019, penerimaan negara dalam APBN 2019 hanya mampu mencapai 41,5%. Foto/SINDO Photo
A+ A-
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan berdaya saing harus didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Namun hingga Semester I 2019, realisasi APBN 2019 belum maksimal.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, berdasarkan realisasi semester I Tahun 2019, penerimaan negara dalam APBN 2019 hanya mampu mencapai 41,5%. Angka ini lebih rendah dari realisasi periode yang sama pada tahun 2018 sebesar 44% .

"Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tersebut perlu didukung oleh kinerja APBN yang berkesinambungan, yaitu dengan mengendalikan defisit APBN," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).



Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh kinerja perpajakan yang menurun dengan realisasi Semester I tahun ini hanya mencapai 38,6% dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari tahun lalu, yaitu sebesar 5,4%. Sementara pada tahun lalu dalam periode sama, perpajakan mampu tumbuh hingga 14,8%.

"Di sisi lain belanja negara mampu tumbuh hingga 9,6% pada Semester I tahun ini dengan realisasi 42%. Kinerja perpajakan yang menurun tersebut menyebabkan pelebaran defisit anggaran pada realisasi Semester I tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya.

Sebagai informasi, defisit APBN 2019 hingga Semester I mencapai Rp135,8 triliun per 30 Juni 2019. Realisasi tersebut setara 0,84% dari produk domestik bruto (PDB).

Lebih lanjut Bambang Soesatyo menekankan, seharusnya APBN ini dapat mendukung pengembangan kualitas SDM Indonesia. Pasalnya, dalam pembangunan ekonomi, Indonesia perlu berlandasan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang mumpuni.

"Oleh karena itu, RAPBN yang disusun harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur," tandasnya.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak