Olah Data PNS Dibantu Hibah dari Jepang-Eropa, BKN Sebut Kurang Optimal

JAKARTA - Bantuan hibah dari Jepang dan Eropa untuk mendukung data base pegawai negeri sipil (PNS) dikeluhkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), lantaran dinilai kurang optimal. Namun BKN menyambut baik kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari sisi teknologinya. Kerjasama tersebut dinilai sangat penting karena bisa mengakselerasi data kepegawaian lebih akurat lagi lantaran data base kepegawaian sudah menggunakan teknologi digital.

Seperti diketahui sebelumnya sistem informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak semuanya berada di BKN, sebab tersebar di beberapa Kementerian /Lembaga (K/L). Misalnya ada data PNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sementara terkait dengan bantuan dari Jepang, menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana kurang optimal karena pemberian komputer hibah tanpa disertai oleh pengembangan sistem. “Ada bantuan dari Jepang yang beri hibah komputer tidak disertai pengembangan kapastias dan sistem sehingga hanya digunakan mesin ketik biasa,” ujar Bima di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Selanjutnya kata dia, juga telah mendapatkan bantuan dari negara Eropa. Salah satunya bantuan berupa mainframe hibah dari Perancis, namun bantuan hibah itu juga dinilai kurang maksimal karena bantuan yang diserahkan tanpa disertai sparepart. “Prancis beri hibah mainframe yang dulu sedikit sulit, karena dunia digital dari mainframe ke komputer yang diserahkan tidak ada sparepartnya,” ucapnya.

Lalu BKN mendapatkan pinjaman yang lengkap dari Spanyol, tapi terang dia hanya saja biaya sewanya cukup mahal belum lagi ditambah dengan bunganya. "Memang bantuan ini sangat membantu sekali untuk BKN. Apalagi semua kegiatan kepegawaian nantinya akan berbasis digital semua, tapi masih kurang optimal," jelasnya

Dia pun menegaskan, pihaknya sedang mengembangkan inovasi baru berbasis mobile digital dimana nantinya para pegawai bisa mengupdate informasi data melalui smartphone. “Kami saat ini sedang mencoba akselerasi digitalalisasi. Tidak lagi manual bahkan tidak lagi web service, tapi mobile. Update pegawai kami akan launching aplikasinya, jadi masing-masing PNS bisa update datanya masing-masing,” terang dia.