Penguasaan Lahan Sawit Banyak Bermasalah, Luhut : Itu Warisan Masa Lalu

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merespon rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya persoalan penguasaan lahan kelapa sawit oleh pengusaha. Berdasarkan rekomendasi BPK banyak penguasaan lahan sawit melanggar ketentuan undang-undang (UU) karena tidak memperhatikan lingkungan dan tidak memiliki plasma.

“Memang banyak sekali yang bermasalah dan harus diselesaikan. Solusinya nanti kita laporkan ke Presiden bagaimana kira-kira tindak lanjutnya,” ujar Menko Luhut, di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Menurut dia berdasarkan laporan BPK maupun World Bank terdapat sekitar 81% penguasaan lahan sawit di dalam negeri bermasalah. Pihaknya mengakui persoalan penguasaan lahan sawit terbanyak karena tidak sesuai dengan kaidah lingkungan hidup dan kehutanan.

Meski begutu, Luhut mengklaim, permasalahan tersebut merupakan warisan masa lalu sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian akan dicarikan solusi supaya masalah hukum pelanggaran hukum tersebut dapat segera selesai termasuk memberikan sanksi hingga denda pinalti kepada pelaku usaha.

“Memang banyak sekali yang bermasalah tapi ini peninggalan masa lalu yang harus diselesaikan. Nanti akan lapor Presiden minta ratas terkait solusi atas keputusan ini,” kata dia.

Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Sofyan yang mengungkapkan, bahwa rekomendasi BPK terkait permasalahan lahan sawit akan segera ditindaklanjuti. Sesuai rekomendasi BPK, imbunya, permasalahan lahan sawit tidak hanya permasalahan lingkungan tapi juga terkait tumpang tindih lahan dengan wilayah pertambangan.

Permasalahan juga terjadi terkait tidak memiliki hak guna usaha hingga masuk ke lahan gambut. “Itu yang harus diselesaikan. Tapi seperti yang Pak Menko [Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan] katakan itu merupakan warisan masa lalu,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menambahkan, bahwa terkait tumpang tindih lahan sawit dengan wilayah pertambangan akan segera diselesaikan. Respons tersebut kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Menko Maritim Luhur Binsar Panjaitan.“Sama seperti yang disampaikam tadi oleh Pak Luhut. Rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti termasuk tumpang tindih yang berkaitan dengan pertambangan,” kata dia.