81 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp390 Triliun Dituntaskan

JAKARTA - Secara kumulatif sejak 2016 hingga Agustus 2019, terdapat 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah rampung dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun. Pemerintah sendiri berhasil menyelesaikan 51 proyek strategis nasional (PSN) hingga Agustus 2019.

Menteri Perekonomian (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution merinci, pada periode Januari sampai Agustus 2019 terdapat 19 proyek yang sudah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp87,7 Triliun. Proyek-proyek tersebut terdiri dari tiga Bandara, lima Jalan, empat Kawasan, dua Smelter, tiga Bendungan, dan dua Teknologi.

”Hari ini kita akan membahas mengenai kemajuan PSN dan langkah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ke depan,“ ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo melaporkan status kemajuan 223 Proyek plus tiga Program proyek strategis nasional (PSN) sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 hingga Agustus 2019.

Di antaranya 51 proyek yang rampung dengan nilai Rp295 triliun, sebanyak 27 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi dengan nilai investasi Rp1.348 triliun. Sementara itu, 23 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019 dengan nilai Rp154 triliun.

Ditambah sebanyak 78 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019 senilai Rp1.351 triliun. Kemudian lima proyek dalam tahap transaksi Rp413 triliun, 39 proyek, dan satu program industri pesawat dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp621 triliun.

Sementara mengenai status kemajuan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW dari Desember 2016 sampai dengan Juli 2019, antara lain 3.768 MW sudah beroperasi (Rp101.7 T); 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi; 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close; 1.453 MW dalam tahap pengadaan; dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Dia menambahkan, untuk ancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS). Tak hanya itu, isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga menjadi salah satu topik bahasan. “Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah,” pungkasnya.