Kontribusi Besar ke Perekonomian, Pemerintah Diminta Serius Kembangkan UMKM

JAKARTA - Pemerintah terus didorong untuk memberikan perhatian ekstra terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), mengingat kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian nasional. Ketua Komite Pengusaha MKM Indonesia Bersatu (Kopitu), Pitoyo, memaparkan dari tenaga kerja saja, UMKM telah menyumbang angka sebanyak 82,9%. Jumlah tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu pondasi ekonomi terbesar.

Namun Ia mengeluhkan, ketika kontribusi yang nyata tersebut seakan masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Pasalnya hingga kini pemerintah dinilai belum mampu menjamin kehidupan UMKM, karena dibiarkan berada dalam ruang ketidakpastian.

"Hari kita bisa lihat beberapa UMKM bisa berjualan di depan. Tapi beberapa bulan lagi bisa saja tidak berjualan, atau ganti profesi," ucap Pitoyo di Aula Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UMKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, Pitoyo juga menyinggung soal tumpang tindih leading sector yang dibuat pemerintah. Seharusnya kata dia, yang menjadi leading sector UMKM itu Kemenkop dan UMKM. Namun kenyataanya tak demikian, karena beberapa kementerian seperti Kementerian Industri, Perdagangan, bahkan Badan Kratif (Bekraf) turut mengisi peran tersebut.

"Pelaku UMKM ketika diundang Kopitu, mereka tidak bisa datang. Pas ditanya, 'maaf pak gak bisa hadir, kemarin dapat undangan dari kementerian A, lumayan dapat ongkos' begitu katanya," ucap Pitoyo.

Pemikiran-pemikiran seperti itu terang dia cukup berbahaya, karena bisa saja merubah orientasi pelaku UMKM. Mereka nanti jadi berpikir untuk mampir ke kementerian-kementerian karena ada ongkosnya.

Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah campur tangan dalam mengembangkan UMKM secara serius. Salah satu caranya, usul Pitoyo, yakni membangun inkubator dengan tujuan membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya. "Inkubator ini harus terus dikontrol secara konsisten. Jangan dilepas. Sehingga pelaku UMKM yang ikut lebih terarah," ucapnya.

Pitoyo pun mencontohkan kegiatan yang dilakukan oleh Kopitu secara konsisten selama ini. Organisasi yang memiliki 20ribu anggota tersebut, selalu rutin memberikan pelatihan bisnis kepada pelaku UMKM serta konsisten dalam memberikan bantuan dana kepada UMKM yang membutuhkan.

Kopitu terang dia, melakukannya untuk mencapai tujuannya, yakni membantu pelaku UMKM sehingga usahanya dapat naik kelas dan mampu merambah dunia digital. Namun kata Strategic Advisor dan Pembina UMKM dari Blibli.com, Eliana Eka Sari, menerangkan untuk masuk ke dunia digital atau ke platform jual-beli, pelaku usaha harus menyiapkan produknya dengan jumlah tertentu.

"Dalam sehari, orang masuk ke platform jual beli itu sebanyak 4 juta orang. Apalagi platform yang besar, bisa lebih banyak," katanya di tempat yang sama.

Kalau pelaku UMKM dalam sehari hanya dapat memproduksi seratus botol, sedangkan pesanan sebanyak 5 ribu botol, maka ini mengkhawatirkan. Akibatnya, penjual tersebut harus mengembalikan uang pembeli karena stoknya tak memadai. "Jadi kalau mau masuk platform itu, produknya juga harus sudah siap," ucapnya.

Dikatakan Elia, perlu ada solusi untuk mengatasi persoalan yang dia contohkan itu. Dibutuhkan juga peran pemerintah dalam memecahkan kasus keterbatasan produksi yang masih sering dialami pelaku UMKM. "Ini harus jadi 'pr' (pekerjaan rumah) untuk Kementerian Koperasi dan UMKM," tegasnya.

Ia menyarankan, perlu adanya pembuatan klaster untuk unit usaha. Misalnya di satu kecamatan banyak orang yang memproduksi kripik. Untuk meningkatkan produktifitas keripik tersebut maka pemerintah segera fasilitasi alat produksi yang memadai.

Namun, alat itu bukan sekedar diberikan cuma-cuma kepada warga disana. Melainkan, pemerintah harus berperan dalam menjaga dan berupaya agar produksi kripik disana terus meningkat lebih banyak. "Saat produksinya sudah memadai baru masuk platform," sambungnya.

Elia sendiri juga mempersoalkan kerumitan membangun usaha karena banyak tempat yang harus dikunjungi. Misalnya saat pelaku usaha ingin mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka dia harus pergi ke Kementerian Hukum dan Ham. Lalu sertifikasi produk makanan ke BPOM.

"Kenapa di gedung ini (Kemenkop dan UMKM) gak ada BPOM-nya dan yang lain-lain. Kalau bisa di satu gedung itu ada perwakilan kementerian (terkait UMKM). Jadi praktis," ucapnya.

Banyaknya tempat yang untuk dikunjungi guna mengurus segala sesuatu soal UMKM, jelas menghambat pelaku usaha baru bermunculan. Karena masalah UMKM itu bukan hanya dana, tapi waktu. Pelaku UMKM yang memiliki waktu terbatas akan terbuang untuk pengurusan, sehingga bisa berdampak ke produksi usaha yang dapat berkurang.