alexametrics

Konsep Ibu Kota Baru Bakal Diskriminasi Pengguna Mobil Pribadi

loading...
Konsep Ibu Kota Baru Bakal Diskriminasi Pengguna Mobil Pribadi
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, konsep Ibu Kota baru yang baru akan membuat pengguna mobil didiskriminasi. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, konsep Ibu Kota baru yang bertempat di provinsi Kalimantan Timur akan ramah lingkungan. Terang dia, wilayah untuk ruang terbuka hijau akan mencapai 50% serta penggunaan mobil pribadi bakal ditekan.

(Baca Juga: Anggaran Ibu Kota Baru Rp2 Triliun, Alokasi Paling Besar Infrastruktur Dasar)
Alasannya ungkap Kepala Bappenas, karena Ibu Kota baru nanti bakal lebih berorientasi kepada transportasi publik, sepeda dan pejalan kaki yang terintegrasi. "Jadi mobil di sini posisinya didiskriminasi dan kalaupun ada mobil, kami harapkan mobilnya lebih kepada mobil listrik, karena kita ingin ramah lingkungan untuk Ibu Kota baru," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Dia pun menambahkan, untuk sektor energi akan mengusung energi baru terbarukan, seperti dari panel surya, tenaga angin, atau dari biomasa. Karena menurutnya potensi biomasa banyak di sekitar wilayah tersebut.



"Ini bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan Ibu Kota itu demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi," jelasnya.

Sambung Bambang menjelaskan, keunggulan lokasi Ibu Kota baru di provinsi Kalimantan Timur, salah satunya ketersediaan lahan luas, berstatus Hutan Produksi dan Perkebunan. "Serta, kemampuan lahan untuk konstruksi bangunan sedang dan sebagian besar lokasi aman dari banjir," terang dia.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak