Sri Mulyani Ajak Siswa SMA Ikut Olimpiade APBN

JAKARTA - Kementerian Keuangan mengajak siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk belajar mengenal dan memahami APBN. Untuk itu, Kemenkeu akan mengadakan Olimpiade Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Olimpiade APBN ini akan diikuti 1.466 SMA di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan ajang ini untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA akan APBN. Pasalnya, dia dan seluruh petinggi Kemenkeu semasa SMA tidak mendapatkan kesempatan ini.

"Jaman saya dulu SMA, saya belajar APBN dari kegiatan dan pidato Pak Harto. Waktu itu saluran televisinya hanya ada TVRI. Saya melihat dan menyimak pidato Pak Harto. Dan saya belajar bagaimana memahami angka-angka APBN dan hubungannya untuk kita semua," cerita Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Karena itu, kata dia, kegiatan Olimpiade APBN menjadi penting. Karena generasi saat ini dibesarkan dalam keadaan tidak mengetahui fungsi dari APBN, padahal pemerintah saat ini sudah transparan dalam mengelola keuangan negara. Dan saat itu, pengelolaan keuangan negara tidak setransparan sekarang.

"Kami semua adalah generasi yang lebih dulu dari kalian. Kami dibesarkan di jaman yang APBN itu bentuknya dan transaparansinya tidak seperti sekarang," sambung dia.

Seiring perubahan jaman, sejak adanya krisis ekonomi 1998, maka menjadi tonggak dimulainya pemerintahan yang demokratis dan transparan.

"Kalian lahir dari generasi sesudah reformasi 1998, yang memunculkan Indonesia agar dikelola lebih transparan. Demokrasi harus akuntabel, jadi bisa menjelaskan ke masyarakat dari mana uang diperoleh, untuk dipakai apa, dan pertanggung jawabannya," terang Sri Mulyani.

Berangkat dari reformasi, maka dibentuk beleid untuk mengatur keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Perundang-undangan inilah yang menurutnya menjadi trilogi yang menggambarkan keuangan negara yang berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya.

"Jadi kalian dibesarkan di suatu era semenjak tahun 2003-2004 adalah rezim pengelolaan negara yang berbeda dengan jaman kami. Jadi sebetulnya baru 14 tahun kita mengenal APBN," tandasnya.