Kabinet Jokowi Jilid II Diharapkan Pengusaha Bisa Bangun Kepercayaan Pasar

JAKARTA - Kalangan pelaku usaha berharap kabinet ekonomi Jilid II diisi oleh orang-orang yang bisa membangun kepercayaan pasar terhadap iklim usaha dan investasi Indonesia ke depannya. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, menteri-menteri ekonomi di kabinet jilid II sebaiknya diisi oleh orang yang kompeten, menguasai bidangnya, dan memiliki track record yang meyakinkan pasar.

Selain itu, menteri-menteri ekonomi diharapkan bisa bekerja secara transparan, rasional dalam pengambilan kebijakan ekonomi, profesional, timely dan result oriented dalam menjawab isu-isu yang ada di pasar baik dari proses kebijakan hingga komunikasi terkait implementasi kebijakan tersebut kepada publik.

"Ini semua penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan proyeksi pelaksanaannya di lapangan terhadap risiko usaha dan investasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut Shinta, selama ini banyak hambatan karena ego sektoral antara menteri yang satu dengan lainnya sehingga tidak tercipta efisiensi kebijakan dan pelaksanaan yang diharapkan pelaku usaha. Untuk itu, kualitas menteri-menteri ekonomi harus bisa terus berkonsultasi dengan pelaku usaha. "Mereka juga harus bisa berkoordinasi satu dengan yang lain secara seamless," ungkapnya.

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pemerintah dan pelaku usaha perlu terus berkomunikasi sehingga kebijakan-kebijakan yang keluar bisa mendorong dunia usaha. "Karena perekonomian dinamis, naik turun, sehingga masukan secara reguler menjadi hal yang sangat penting. Jadi itu menurut saya yang diperlukan," ungkapnya.

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana menginginkan, posisi menteri-menteri ekonomi diisi oleh orang-orang yang berpengalaman di dunia usaha. Menurut dia, kementerian yang diisi oleh orang yang tepat dan berpengalaman akan relatif lebih bisa membawa kementerian tersebut menerbitkan regulasi yang tepat, bahkan menghilangkan regulasi yang tidak perlu.

"Kami ingin 4-5 kementerian itu ada unsur dari dunia usaha di kementerian-kementerian terkait investasi. Dengan begitu mereka sudah menjiwai dan memahami terkait kendala dan potensi dunia usaha," jelasnya.