Mobil Listrik Akan Mahal, Perpres No 55 Tak Mampu Menekan Harga

Harga mobil listrik dan hybrid yang ada di Indonesia terbilang sangat tinggi harganya. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik sepertinya tidak cukup mampu menekan harga. Lalu apa yang bisa dilakukan guna mengantisipasinya?

Ada yang mengejutkan dari Mitsubishi saat meluncurkan mobil Mitsubishi Outlander PHEV. Mobil hibrida itu dirilis justru sebelum Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berlaku. Alhasil harga mobil ini mencapai Rp1,2 miliar.

Sejak diluncurkan beberapa bulan lalu Mitsubishi Outlander PHEV hanya berhasil menarik minat 50 orang. “Target kita memang bukan sales volume. Ini merupakan komitmen kita kepada masa depan Indonesia,” ujar President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Naoya Nakamura.

Mitsubishi Outlander PHEV bukan satu-satunya mobil berbahan bakar alternative dengan bandrol mentereng. BMW bahkan membanderol mobil listrik imut mereka, BMW i3S dengan harga yang kurang lebih sama yakni Rp1,3 miliar. Meski saat ini ada Perpres yang bisa memberikan insentif, BMW justru pesimis harga mobil mereka bisa turun.

“Buat kami tidak ada revisi harga. Jadi meski insentif nanti sudah turun pasti tidak ada perubahan harga kalau untuk kami," kata Director of Communications PT BMW Group Indonesia Jodie O'Tania. Hal itu terjadi karena BMW memang tidak berencana memproduksi mobil listrik atau hybrid di Indonesia.

Mereka masih mendatangkan mobil jenis itu melalui skema Completely Build Up (CBU). Otomatis mereka tidak akan mendapatkan insetif baik kebijakan fiskal dan non fiskal. Masalahnya memang tanpa atau adanya Perpres sulit untuk melihat mobil listrikatau hybrid memiliki harga yang kompetitif.

Harganya memang bisa berkurang namun tentu tidak semua orang bisa memiliki jenis mobil itu. “Kalau masyarakat dipaksa membeli mobil yang mahal. Jumlahnya akan sedikit. Istilahnya enggak nendang,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Harjanto.

Lebih lanjut Harjanto mengatakan pemerintah sebenarnya sudah memiliki road map pengembangan mobil listrik dalam konsep Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Dalam konsep itu, mereka menyadari kemungkinan tingginya harga mobil listrik. Untuk itu Kemenperin mencoba ruang hadirnya mobil dengan emisi rendah dan harga murah. Konsep itu mereka coba terapkan lewat mobil mild hybrid.

Nantinya harga mobil itu memiliki banderol harga di kisaran Rp200 juta-Rp250 juta. Dia mengatakan konsep mild hybrid ini sebenarnya sedikit mirip dengan mobil hybrid. Namun sangat berbeda dengan mobil listrik. Dia menatakan di mobil mild hybrid yang diubah adalah ukuran baterai yang digunakan.

“Size (ukurann) baterainya saja yang kita mainkan di situ. Mereka tetap menggunakan hybrid dengan harga yang affordable. Syukur-syukur mobil ini seperti ini bisa affordable,” jelasnya. Hanya saja menurut Harjanto gagasan itu hanya jembatan saja atau teknologi antara.

Dia mengatakan pemerintah saat ini berupaya untuk membuat mobil listrik dan hybrid bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain memberikan insentif, pemerintah juga mencoba melakukan hilirisasi baterai. Dia mengatakan saat ini Indonesia memiliki potensi membangun pabrik baterai sendiri. Diketahui baterai memang jadi elemen paling penting di mobil listrik.

Bahkan jadi elemen yang paling mahal harganya. Ambil contoh harga baterai Mitsubishi Outlander PHEV bisa mencapai Rp200 juta. Dengan adanya industri baterai dalam negeri, Harjanto berharap harg mobil listrik atau hybrid jadi lebih kompetitif.

Selain itu konsumsi baterai itu nantinya tidak terbatas pada automotif tapi juga untuk kepentingan stasiun pembangkit listrik. “Kalau memang sudah bisa affordable kenapa kita harus menggunakan teknologi antara. Langsung saja ke teknologi tingginya,” pungkas Harjanto