alexametrics

Hanif Bakal Beri Sanksi bagi Pengusaha yang Tidak Naikkan UMP

loading...
Hanif Bakal Beri Sanksi bagi Pengusaha yang Tidak Naikkan UMP
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menegaskan akan memberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak menjalankan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%. Kenaikan UMP tahun depan sudah diatur oleh Undang-undang (UU) dimana berlaku untuk seluruh provinsi.

Hanif menyebutkan sanksi yang diberikan ini tergantung pelanggaran yang dilakukan bagi yang tidak menaati keputusan pemerintah.

"Kami juga banyak dapat laporan ada yang enggak mau UMP naik tapi kalau kami sudah putuskan ya harus dijalankan. Kalau enggak, kami kasih sanksi, yang mana sanksi itu sifatnya administratif, ada pemberhentian usaha, macam-macam. Kalau ada yang tidak kuat kan bisa mengajukan penangguhan upah, itu mekanisme yang tersedia, kalau tidak ya tidak bisa," ujar Hanif di Jakarta, Jumat (18/10/2019).



Dia pun menyebutkan ada sejumlah temuan perusahaan yang tidak menuruti UMP yang sudah ditetapkan. Pemerintah sudah melakukan penegakan hukum, pembinaan sehingga kepatuhan meningkat.

"Ada yang melanggar tapi saya enggak mau sebutin lah tapi sudah kami urus sih," jelasnya.

Sebagai informasi, terdapat 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Раpua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020. Jadi bisa saja 7 provinsi itu kenaikan upahnya bukan 8,51%.

Berikut perkiraan UMP 2020 di 34 Provinsi:
1. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp 2.916.810 jadi Rp3.165.030
2. Sumatra Utara dari Rp 2.303.403 jadi Rp 2.499.422
3. Sumatra Barat dari Rp 2.289.228 jadi Rp 2.484.041
4. Sumatra Selatan dari Rp 2.804.453 jadi Rp 3.043.111
5. Riau dari Rp 2.662.025 jadi Rp 2.888.563
6. Kepulauan Riau dari Rp 2.769.683 jadi Rp 3.005.383
7. Jambi dari Rp 2.423.889 jadi Rp 2.630.161
8. Bangka Belitung dari Rp Rp 2.976.705 jadi Rp 3.230.022
9. Bengkulu dari Rp 2.040.000 jadi Rp 2.213.604
10. Lampung dari Rp 2.240.646 jadi Rp 2.431.324
11. DKI Jakarta dari Rp 3.940.973 jadi Rp 4.276.349
12. Banten dari Rp2.267.965 jadi Rp 2.460.968
13. Jawa Barat dari Rp 1.668.372 jadi Rp 1.810.350
14. Jawa Tengah dari Rp 1.605.396 jadi Rp 1.742.015
15. Jawa Timur dari Rp 1.630.059 jadi Rp 1.768.777
16. Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp 1.570.922 jadi Rp 1.704.607
17. Bali dari Rp 2.297.967 jadi Rp 2.493.523

18. Nusa Tenggara Barat: dari Rp 2.012.610 jadi Rp 2.183.883
19. Nusa Tenggara Timur dari Rp 1.793.293 jadi Rp 1.945.902
20. Kalimantan Selatan dari Rp 2.651.781 jadi Rp 2.877.447
21. Kalimantan Timur dari Rp 2.747.561 jadi Rp 2.981.378
22. Kalimantan Barat dari Rp 2.211.500 jadi Rp 2.399.698
23. Kalimantan Tengah dari Rp 2.663.435 jadi Rp 2.890.093
24. Kalimantan Utara dari Rp 2.765.463 jadi Rp 3.000.803
25. Sulawesi Selatan dari Rp 2.860.382 jadi Rp 3.103.800
26. Sulawesi Utara dari Rp 3.051.076 jadi Rp 3.310.722
27. Sulawesi Tenggara dari Rp 2.351.870 jadi Rp 2.552.014
28. Sulawesi Tengah dari Rp 2.123.040 jadi Rp 2.303.710
29. Sulawesi Barat dari Rp 2.369.670 jadi Rp 2.571.328
30. Gorontalo dari Rp 2.384.020 jadi Rp 2.586.900
31. Maluku dari Rp 2.400.664 jadi Rp 2.604.960
32. Maluku Utara dari Rp 2.508.092 jadi Rp 2.721.530
33. Papua dari Rp 3.240.900 jadi Rp 3.516.700
34. Papua Barat dari Rp 2.934.500 jadi Rp 3.184.225
(ven)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak