alexametrics

Tidak Naikkan Gaji Sesuaikan UMP 2020, Siap-Siap Kena Sanksi

loading...
Tidak Naikkan Gaji Sesuaikan UMP 2020, Siap-Siap Kena Sanksi
Kementerian Tenaga Kerja mewanti-wanti pengusaha agar menjalankan ketentuan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51%. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDONews
A+ A-
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menegaskan akan memberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak menjalankan ketentuan mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%. Pasalnya, kenaikan UMP tahun depan sudah diatur oleh undang-undang (UU) yang berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia.

"Kita juga banyak mendapat laporan ada yang enggak mau UMP naik, tapi kalau sudah putuskan ya harus dijalankan. Kalau enggak, kita kasih sanksi yang mana sanksi itu sifatnya mulai dari administratif hingga pemberhentian usaha, macam-macam. Kalau ada yang tidak kuat kan bisa mengajukan penangguhan upah, itu mekanisme yang tersedia," ujar Hanif di Jakarta, Jumat (18/10/2019) lalu.

Dia mengakui, selama ini ada sejumlah temuan perusahaan yang tidak menuruti ketentuan UMP yang sudah ditetapkan. Pemerintah pun melakukan penegakan hukum, pembinaan sehingga kepatuhan meningkat. "Ada juga yang melanggar, saya enggak mau sebutinlah, tapi sudah kita urus," jelasnya.



Sebagai informasi terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Раpua Barat, Maluku, Maluku Utara.

Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya pada 2015 masih di bawah nilai KHL, maka wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.

Berikut perkiraan UMP 2020 di 34 Provinsi:
1. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp2.916.810 jadi Rp3.165.030
2. Sumatera Utara dari Rp2.303.403 jadi Rp2.499.422
3. Sumatera Barat dari Rp2.289.228 jadi Rp2.484.041
4. Sumatera Selatan dari Rp2.804.453 jadi Rp3.043.111
5. Riau dari Rp2.662.025 jadi Rp2.888.563
6. Kepulauan Riau dari Rp2.769.683 jadi Rp3.005.383
7. Jambi dari Rp2.423.889 jadi Rp2.630.161
8. Bangka Belitung dari Rp Rp2.976.705 jadi Rp3.230.022
9. Bengkulu dari Rp2.040.000 jadi Rp2.213.604
10. Lampung dari Rp2.240.646 jadi Rp2.431.324

11. DKI Jakarta dari Rp3.940.973 jadi Rp4.276.349
12. Banten dari Rp2.267.965 jadi Rp2.460.968
13. Jawa Barat dari Rp1.668.372 jadi Rp1.810.350
14. Jawa Tengah dari Rp1.605.396 jadi Rp1.742.015
15. Jawa Timur dari Rp1.630.059 jadi Rp1.768.777
16. DIY dari Rp1.570.922 jadi Rp1.704.607

17. Bali dari Rp2.297.967 jadi Rp2.493.523
18. NTB dari Rp2.012.610 jadi Rp2.183.883
19. NTT dari Rp1.793.293 jadi Rp1.945.902
20. Kalimantan Selatan dari Rp2.651.781 jadi Rp2.877.447
21. Kalimantan Timur dari Rp2.747.561 jadi Rp2.981.378
22. Kalimantan Barat dari Rp2.211.500 jadi Rp2.399.698
23. Kalimantan Tengah dari Rp2.663.435 jadi Rp2.890.093
24. Kalimantan Utara dari Rp2.765.463 jadi Rp3.000.803
25. Sulawesi Selatan dari Rp2.860.382 jadi Rp3.103.800
26. Sulawesi Utara dari Rp3.051.076 jadi Rp3.310.722
27. Sulawesi Tenggara dari Rp2.351.870 jadi Rp2.552.014
28. Sulawesi Tengah dari Rp2.123.040 jadi Rp2.303.710
29. Sulawesi Barat dari Rp2.369.670 jadi Rp2.571.328
30. Gorontalo dari Rp2.384.020 jadi Rp2.586.900
31. Maluku dari Rp2.400.664 jadi Rp2.604.960
32. Maluku Utara dari Rp2.508.092 jadi Rp2.721.530
33. Papua dari Rp3.240.900 jadi Rp3.516.700
34. Papua Barat dari Rp2.934.500 jadi Rp3.184.225
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak