alexametrics

Intervensi Pemerintah Soal Harga Dinilai Hambat Perluasan Infrastruktur Gas

loading...
Intervensi Pemerintah Soal Harga Dinilai Hambat Perluasan Infrastruktur Gas
Intervensi pemerintah dengan membatalkan rencana penyesuaian harga gas dinilai bisa mematikan rencana pengembangan infrastruktur gas bumi di daerah. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Intervensi pemerintah dengan membatalkan rencana penyesuaian harga gas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mulai 1 November ini terus menuai polemik. Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu dinilai hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan mematikan rencana pengembangan infrastruktur gas bumi yang dibutuhkan banyak pengusaha di berbagai daerah.

"Penyesuaian harga gas sudah diatur oleh pemerintah sendiri dan itu dimungkinan. Intervensi yang dilakukan kementerian ESDM hanya karena tekanan Kadin sangat tidak adil untuk pelaku usaha yang belum terjamah gas di banyak daerah," tegas Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi, melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (30/10/2019).

Pasal 3 ayat 1 Perpres No 40/2016 menyebutkan bahwa Dalam hal Harga Gas Bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan Harga Gas Bumi lebih tinggi dari USD 6/MMBTU, Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut sesungguhnya kenaikan harga gas bumi yang akan dilakukan oleh PGN masih dalam koridor ketentuan Perpres itu.



Kenaikan harga jual gas juga sesuai dengan Permen ESDM 58/2017, yang sudah diperbarui menjadi permen ESDM 14/2019 tentang Harga Jual Gas Melalui Pipa Pada Kegiataan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Permen ESDM 58/2017, formula penetapan harga gas bumi, sebagai berikut: Harga Jual Gas Bumi Hilir = Harga Gas Bumi + Biaya Pengelolaan Infrastruktur + Biaya Niaga. Komponen pembentuk Harga Gas Bumi Hilir PGN didominasi oleh harga Gas Bumi di hulu sebesar 70%.

Fahmy mengatakan, sebagai sub-holding gas PGN memiliki kewajiban untuk melayani sebanyak-banyaknya pelaku usaha agar dapat menikmati gas bumi. Sebab harga gas bumi selama ini terbukti lebih efisien, ramah lingkungan dan memberikan kualitas hasil produksi yang lebih baik.

Dengan membatalkan harga gas, yang sebenarnya tidak signifikan, kebijakan Kementerian ESDM itu juga mengancam ketahanan energi nasional. Pasalnya dengan sumber dana yang terbatas, badan usaha akan kesulitan untuk mengembangkan dan memperluas jaringan infrastruktur gas. Sehingga banyak daerah akan tetap tergantung pada minyak bumi yang mayoritas berasal dari impor.

"Optimalisasi pemanfaatan gas bumi adalah salah satu opsi paling rasional untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Selain sumber pasokan gas di dalam negeri melimpah, harga gas bumi jauh lebih kompetitif dibandingkan minyak bumi. Sepertinya ada tekanan untuk tetap mempertahankan ketergantungan pada energi impor," ujarnya

Sambung dia menambahkan, bahwa apabila harga gas tidak dapat mengikuti tingkat keekonomian yang menarik atau setidaknya wajar sesuai aturan di permen ESDM no 14 tahu 2019. Maka keinginan Pemerintah untuk bisa menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk infrastruktur gas bumi tidak akan terwujud.

"Investor yang awalnya mau berinvestasi juga pastinya akan berpikir dua kali kalau keekonomian harga jual gas ditekan terus sampai level keekonomian yg sudah tidak menarik lagi bahkan dibawah regulasi yang ditetapkan pemerintah sendiri. Tidak ada kepastian dan jaminan untuk keberlangsungan investasi jangka panjang," lanjut Fahmi.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ridwan Hisyam juga mendesak Pemerintah untuk lebih fokus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. Kebijakan strategis ini dianggap akan memperkuat pasokan energi non BBM yang selama ini menjadi beban bagi pemerintah.

"Ketergantungan terhadap energi impor masih sangat tinggi. Akibatnya neraca dagang Indonesia terus mengalami defisit lantaran impor minyak bumi yang semakin besar. Harus ada paradigma yang berbeda untuk lima tahun ke depan jika kita ingin memangkas ketergantungan pada energi impor," kata Ridwan di Jakarta, (30/10).

Ridwan mengatakan, optimalisasi gas domestik hanya bisa dilakukan jika pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan secara lebih masif. Apalagi sumber gas bumi ke depan akan lebih banyak berada di Indonesia Timur seiring pengembangan Blok Tangguh Train III dan proses produksi Blok Masela.

"Seharusnya kita bisa mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur gas bumi ini. Cadangan gas kita lebih banyak kok. Jika tidak didukung infrastruktur gas, potensi energi di dalam negeri ini ya hanya akan di ekspor dan kita akan menggunakan energi impor yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri," ucapnya.

Meski memiliki potensi besar, perhatian pemerintah terhadap infrastruktur gas masih sangat rendah. Pemerintah justru banyak menghamburkan anggaran APBN untuk mensubsidi BBM, LPG dan Listrik yang sangat besar. Tahun 2019 ini total biaya subsidi energi mencapai Rp 157,7 triliun yang meliputi subsidi BBM dan LPG Rp 100,6 triliun dan subsidi listrik Rp 57,1 triliun. Sementara di tahun 2020 total subsidi energi mencapai otal subsidi energi Rp 124,8 triliun.

Menurut Ridwan, masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan akses lebih mudah terhadap gas bumi. Karena itu dia berharap target pembangunan jargas sebanyak 4,7 juta dapat dinaikkan dengan volume yang yang lebih besar. "Inilah pentingnya pembangunan infrastruktur gas lebih diprioritaskan. Tapi beda halnya jika kita memang ingin terus memelihara subsidi energi impor," tegasnya.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak