Bali Ramah bagi Wisatawan dari Beragam Golongan dan Adat Istiadat

JAKARTA - Tokoh masyarakat Bali Sang Nyoman Suwisma mengatakan, pariwisata di Bali sudah berjalan dengan sangat baik. Kebijakan Pemerintah Bali dalam pariwisata budaya yang berdasarkan budaya Bali yang dijiwai ajaran agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya sudah sangat tepat.

Dalam penerapannya, pariwisata yang berbasiskan budaya dilandasi pula oleh kearifan lokal yang bernapaskan agama Hindu. “Karena penerapannya sudah tepat sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis, dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya, dan lingkungan,” kata Sang Nyoman Suwisma kepada SINDOnews, Senin (11/11/2019).

Mantan Ketua Umum Pelaksana Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia ini yakin pemerintah ingin mendorong kemajuan objek-objek wisata nasional di seluruh Indonesia. Tidak ada terkandung maksud pemerintah untuk memprioritaskan kepada salah satu golongan atau keyakinan tertentu dari masyarakat Indonesia.

Menparekraf Wishnutama Kusubandio memberikan penguatan terhadap objek-objek wisata yang ada di Bali untuk mampu melayani kunjungan para wisatawan yang beranekaragam keyakinan, adat istiadatnya. “Karena pertanyaan kepada menteri yang berkaitan dengan wisata halal, maka dikhususkan kepada agama Islam,” jelasnya.

Mengenai polemik yang akhir-akhir ini muncul, Suwisma menilai ada kekeliruan di dalam menuliskan judul berita. Hal itu karena ada kata “disulap”. Pemilihan kata “disulap” ini yang menimbulkan banyak persepsi dan kesalahpahaman yang menuai polemik kepada pejabat dan masyarakat Bali. “Karena kesalahpahaman, maka menurut saya hal itu tidak perlu diperpanjang lagi sehingga menyebabkan kerugian bagi semua pihak,” tuturnya.

Dengan adanya polemik ini, ia berharap semua wartawan perlu lebih berhati-hati dalam menjabarkan statement para pejabat tinggi negara. Karena setiap pejabat negara pasti sangat paham keniscayaan terhadap keberadaan arti Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia.