alexametrics

Sewakan Skuter Listrik Minus Regulasi, Operator Diminta Bertanggung Jawab

loading...
Sewakan Skuter Listrik Minus Regulasi, Operator Diminta Bertanggung Jawab
Penggunaan skuter listrik di kawasan umum perlu disertai aturan yang jelas untuk menjamin keamanannya. Foto/Ilustrasi/Dok. SINDonews
A+ A-
JAKARTA - Pengamat transportasi meminta operator skuter listrik Grabwheels ikut bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengakibatkan kematian pengguna alat transportasi itu. Peristiwa nahas tersebut menimbulkan pertanyaan publik atas kelaikan keamanan skuter elektrik Grabwheels yang disewakan Grab.

"Ini kan belum ada aturannya, tapi sudah sewa-sewakan. Tidak boleh semaunya begitu. Ini soal keselamatan, harus diatur," ujar pengamat transportasi publik yang juga ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Banyaknya masalah yang terjadi pada penyewaan skuter listrik Grabwheels, kata Azas, seharusnya mendorong otoritas terkait untuk menyetop sementara penyewaan alat transportasi tersebut. Menurutnya, perlu ada kajian serius dari otoritas terkait mengenai kelaikan skuter listrik sebagai alat transportasi pada kawasan umum yang rawan kecelakaan seperti di Jakarta.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus juga menyerukan agar perusahaan penyewaan skuter listrik, Grabwheels, turut bertanggung jawab karena membiarkan pengoperasian alat transportasi tersebut tanpa melengkapinya dengan aturan yang jelas.

"Sebelum si penabrak menjadi tersangka, seharusnya pemerintah maupun perusahaan itu merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena kurangnya pengendalian dari sisi keselamatan. Jadi bukannya saling berkoalisi untuk menghapus dosa bersama karena sebelumnya tidak ada aturannya," ujarnya.

Alfred juga menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang justru melemparkan tanggung jawab pembuatan regulasi soal skuter listrik kepada Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pemerintah beralasan masalah skuter listrik ini tidak diatur dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."Lalu apa yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi atau bahkan kabupaten untuk membuat peraturan daerah, jika acuan regulasinya dari pemerintah pusat tidak ada? Dalam hal ini, jangan masyarakat dijadikan kelinci percobaan dari penerapan usaha ini," tegasnya.
(fjo)
preload video
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak