Gebrakan Erick Thohir Disebut PB HMI Bikin Kalang Kabut Banyak Kalangan

JAKARTA - Gebrakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat baru Garuda Indonesia yakni Airbus A330-900 dengan langsung memberhentikan Direktur Utama (Dirut) hingga seluruh direksi yang terlibat disebut telah membuat kalang kabut banyak orang. Hal itu dinilai menjadi komitmen Menteri Erick untuk menghadirkan perusahaan pelat merah yang kompeten dan bersih dari korupsi.

Ketua PB HMI bidang BUMN Romadhon melihat, ini sebuah bentuk pesan kepada direksi dan komisaris perusahaan BUMN lainnya. Agar jangan ada lagi melakukan tindakan serupa atau merugikan perusahaan karena akan berhadapan dengan tindakan tegas Menteri Erick.

"Gebrakan Erick Thohir membuat kalang kabut banyak kalangan dan kita meminta gebrakan itu tidak hanya di Garuda saja tetapi membongkar jaringan mafia migas, listrik, perbankan, asuransi, pelabuhan serta BUMN lainnya,” ujar Romadhon saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

(Baca Juga: Menteri Erick Thohir Larang BUMN Bagi-bagi Souvenir)

“Penegakan hukum yang konsisten dan perbaikan ekosistem BUMN mutlak harus dijalankan oleh mentri Erick Thohir, kita sangat mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan mentri BUMN dalam menyelesaikan masalah saat ini, mengingat besok juga hari anti korupsi BUMN harus bersih dari Korupsi,” sambungnya.

Lebih lanjut Romadhon menambahkan, kasus demi kasus tersebut yang menimpa Garuda Indonesia tidak hanya merusak citra perseroan tetapi juga ratusan BUMN lainnya. Sebelum kasus tersebut, BUMN sudah terlanjur negatif setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah direksi perusahaan pelat merah menjadi tersangka korupsi beberapa waktu terakhir.

Erick Thohir dinilai menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pembersihan di tubuh perusahaan pelat merah. Pencopotan semua direksi Gaduda tergolong berani. “Dari kasus tersebut terlihat mentri Erick tidak ada yang ditutupi, dibuka secara transparan. Ini membuktikan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola, kinerja, serta citra BUMN menjadi lebih baik, namun pembenahan harus dilanjutkan ke perusahaan BUMN lainnya,” katanya.

HMI sebagai salah satu organisasi kepemudaan tentunya memiliki tanggung jawab moral mengawal Pemerintahan hari ini dan mendukung pemberantasan korupsi khususnya pada sektor pembenahan BUMN. Selain itu, keputusan Erick yang langsung mencopot direksi semuanya disebut sebagai 'shock therapy' bagi pimpinan BUMN lainnya agar tidak main-main dalam menjalankan tugasnya.

Romadhon berharap sikap tegas dari Erick tidak hanya terjadi pada awal kepemimpinannya saja. Pasalnya, saat ini masih banyak masalah korupsi dan tata kelola di BUMN yang perlu dibenahi. "Apabila perubahan yang dicanangkan bisa dikawal dengan baik, hasilnya juga baik, Keputusan yang berani dan tegas berdampak positif bagi kemajuan BUMN ke depannya," tutupnya.