alexametrics

Uji Coba Mulai April, Kartu Pra Kerja Berlaku Nasional di Agustus 2020

loading...
Uji Coba Mulai April, Kartu Pra Kerja Berlaku Nasional di Agustus 2020
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A+ A-
JAKARTA - Implementasi kartu pra kerja secara nasional baru akan direalisasikan Agustus tahun 2020, dimana untuk tahap awal akan diujicoba di dua kota pada bulan April mendatang.

“Bulan Maret dan awal April akan ada pilot atau uji coba di dua kota. Rencananya di Jakarta dan Bandung dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota. Dan peluncurannya secara nasional itu direncanakan di bulan Agustus,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah menuntaskan peraturan presiden (perpres) terkait kartu pra kerja. Kemudian bulan Januari mendatang menyiapkan project management office (PMO). “Kemudian di bulan Februari diharapkan sudah ada penjelasan publik dalam bentuk website,” tuturnya.



Dia mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk kartu pra kerja. Alokasi anggaran kartu pra kerja setiap orang berkisar Rp3 juta - Rp7 juta, tergantung pada pelatihan yang diterima pemilik kartu pra kerja.

“Misalnya kalau pelatihan lifestyle seperti untuk kopi, penjahit ataupun hair dressing itu kan lebih rendah dibandingkan pelajaran untuk decoding, algorithm dan yang lain. Jadi tentu range-nya bervariasi. Tetapi normal standarnya itu di Rp3 juta - Rp7 juta,” katanya.

Airlangga menjelaskan bahwa kartu pra kerja diperuntukan bagi para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Selain itu juga harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menjalani pendidikan formal.

“Dan ini programnya kan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia. Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan,” ungkapnya.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut menuturkan bahwa nanti lembaga pelatihan bisa berasal dari yang dimiliki pemerintah maupun swasta, dimana lembaga tersebut menyiapkan pelatihan yang mencakup industri tertentu.

“Misalnya industri digital terkait dengan lifestyle termasuk untuk fotografi, perawatan. Kemudian terkait dengan properti, pertanian penjualan, perbankan, industri kreatif industri pertanian dan yang lain. Lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya adalah menjadi mitra resmi dari kartu pra kerja,” paparnya.

Dia mengatakan bahwa kartu pra kerja akan berbasis digital, baik dalam hal pilihan terhadap latihan maupun jenis pelatihan online maupun offline. “Dan juga mendapatkan insentif. Nah selain itu juga kami siapkan sisi permintaannya. Itu terkait dengan kebutuhan usaha terhadap pekerja,” pungkasnya.
(ind)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak