Pacu Literasi Keuangan, Menko Airlangga Dorong Bank Wakaf Mikro

JAKARTA - Penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal memainkan peran yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik akses terhadap penempatan dana, maupun pembiayaan usaha di lembaga keuangan formal. Adapun berdasarkan hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif tahun 2018 yang dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menunjukkan bahwa 70,3% penduduk dewasa Indonesia pernah menggunakan layanan keuangan formal, tetapi hanya 55,7% yang memiliki rekening.

Data inklusi keuangan tersebut meningkat dibandingkan data kepemilikan rekening tahun 2014 yang hanya sebesar 36% dan tahun 2017 sebesar 49%. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pidatonya mengatakan, bahwa dalam beberapa tahun belakangan, akses keuangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Pihaknya akan mendorong Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.

"Masih terdapat gap kepemilikan rekening di daerah yang maju, jika dibandingkan dengan daerah tertinggal. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ketimpangan akses layanan keuangan di masyarakat. Inklusifitas layanan keuangan pun masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat," ujar Menko Airlangga di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Sejalan dengan hasil survei tersebut, maka dibutuhkan program yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program ini dikhususkan bagi masyarakat berpendapatan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, wanita, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar.

“Program yang dapat menjangkau masyarakat berpendapatan rendah dan usaha mikro dan kecil, salah satunya ialah Bank Wakaf Mikro (BWM),” ujar Menko Perekonomian.

Pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro tersebut lanjut Airlangga, sangat bermanfaat bagi Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI). Karena selain mekanisme pembiayaan “tanggung renteng”, disediakan pula pelatihan dan pendampingan bagi BWM dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM.

Tercatat hingga Oktober 2019, telah terdapat 54 BWM yang tersebar di 117 Provinsi dengan total pembiayaan mencapai Rp31,5 miliar dan telah disalurkan kepada 24 ribu nasabah. “Diharapkan melalui BWM dimaksud, semakin banyak masyarakat yang terinklusi keuangannya, khususnya bagi yang berada pada lingkungan di sekitar pondok pesantren,” tutur Airlangga.

Agar program keuangan inklusif dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah, dibutuhkan dukungan dan program yang inovatif dari TPAKD sebagai perpanjangan tangan dari DNKI. TPAKD pun berperan penting dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah, mengentaskan kesenjangan akses keuangan desa dan kota, meningkatkan akses pembiayaan UMKM, serta berperan aktif dalam pengembangan ekonomi daerah.

Sebagai penutup, Menko Airlangga berharap TPAKD dapat mewujudkan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Karena, kini sudah terdapat 117 TPAKD yang menyebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia,” imbuhnya.