alexametrics

Menteri Erick Pastikan Perombakan Direksi 15 BUMN Unggulan

loading...
Menteri Erick Pastikan Perombakan Direksi 15 BUMN Unggulan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap menciptakan lingkungan perusahaan BUMN yang lebih kondusif. Foto/SINDOnews/Rina Anggraeni
A+ A-
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap menciptakan lingkungan perusahaan BUMN yang lebih kondusif. Erick pun akan menjaga 15 BUMN yang memiliki kontribusi terbesar pada laba keseluruhan BUMN.

Guna memastikan produktivitasnya, menteri kelahiran 30 Mei 1970 itu juga akan terus mengawasi kinerja direksi dan komisaris di 15 BUMN tersebut. Bahkan, dalam pemilihan direksi atau komisaris perlu pertimbangan menteri terkait hingga presiden.

"Untuk pergantian 15 BUMN itu selain punya assessment yang sudah jalan, sekarang review lagi supaya kualitasnya lebih tinggi. Hasilnya kalau 15 besar ada TPA (Tim Penilai Akhir) supaya menteri terkait dan presiden bisa punya privilege. Tapi, yang mengusulkan tetap saya berdasarkan assessment dan nama-nama diajukan," ujarnya di Jakarta, Jumat (10/1/2020).



Kendati begitu, Erick juga tak akan melupakan kontribusi dari 127 BUMN lainnya. Namun, dia perlu ada prioritas agar bisa fokus membenahi kinerja perusahaan milik BUMN.

"Kan saya selalu bilang dari profit Rp210 triliun, kontribusi 15 BUMN adalah 73%. Berarti yang 15 ini yang harus benar-benar dijaga. Bukan berarti yang lain tidak dijaga, tapi kan hidup perlu prioritas. Kalau tadi 27% dibagi oleh 127 perusahaan kan rata-ratanya cuma berapa. Berarti prioritasnya di situ," jelasnya.

Lebih lanjut dia menuturkan untuk tidak melakukan perombakan direksi atau komisaris di satu BUMN berkali-kali. Dia pun akan memberikan kesempatan pada direksi atau komisaris yang dia pilih untuk bekerja.

"Saya ingin direksi dan komisaris jangan gonta-ganti nantinya. Mana ada kestabilan kalau kepemimpinannya gonta-ganti tiap lima tahun. Itu kalau bisa selesai. Kalau tidak selesai, ada catatan apa karena KPI (Key Performance Indicator) tidak sampai target, atau secara operasional menyalahi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG)," tandasnya.
(ind)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak