Kementerian BUMN Masih Kaji Dugaan Korupsi di Asabri

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan belum bisa memastikan adanya kerugian maupun korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya masih mengkaji dugaan kerugian sebesar Rp10,8 triliun yang dialami asuransi pelat merah itu.

Seperti diketahui, isu korupsi di tubuh Asabri pertama kali dilontarkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebutkan ada dugaan korupsi di Asabri yang nilainya lebih dari Rp10 triliun.

"Sedang kita kaji, sedang kita lihat, karena kan nilainya bergerak terus. Tapi memang ada penurunan nilai di sisi sahamnya," ujar Kartika di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020).

(Baca Juga: Manajemen Asabri Bantah Isu Korupsi, Tegaskan Perusahaan Berjalan Baik)

Menurut dia, kerugian pada perusahaan asuransi pelat merah itu sudah sejak lama. Tapi, dirinya belum mengetahui sejak kapan kerugian itu terjadi. "Kita lagi teliti, kita juga lagi investigasi dengan BPK. Jadi kita belum lihat mulai kapannya. Pokoknya sudah mulai cukup lama. Untuk surat dari audit BPK. Kita belum lihat detail," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja melalui keterangan resmi menegaskan bahwa perusahaan dalam keadaan baik dan dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG). Kegiatan operasional Asabri, terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim ditegaskannya berjalan dengan normal dan baik. Dia menegaskan, Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya.

Terkait penurunan saham, Sonny menjelaskan bahwa sehubungan dengan kondisi pasar modal di Indonesia, memang ada beberapa penurunan nilai investasi yang sifatnya sementara. "Namun demikian, manajemen Asabri memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut," tandasnya.