Menakar Investor Asing di Ibu Kota Baru, Antara China-Jepang dan Timteng

JAKARTA - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adinagara mengatakan langkah Presiden RI Joko Widodo mengajak putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed untuk masuk dalam jajaran dewan pengarah pemindah Ibu Kota baru, dinilai masih prematur. Menurutnya langkah tersebut dinilai sebagai politik keseimbangan.

Dia beralasan masih ada negara-negara lain yang patut diajak dalam pengembangan Ibukota baru. “Sebelumnya ada China dan juga ada Jepang, terakhir negara di Timur Tengah. Saya kira pada akhirnya nanti akan muncul ke permukaan siapa saja yang berpeluang diajak, terutama dalam hal pengembangan dan memberikan pengaruh investasi,” ucapnya kepada SINDO di Jakarta.

Dia menambahkan negara-negara di timur tengah berpeluang bergabung jika ada persamaan atau persepsi di bidang ekonomi. “Misalnya, pengembangan ekonomi syariah kita di dalam negeri bagaimana apakah sudah sevisi dengan negara di timur tengah atau bagaimana. Saya kira itu salah satu yang yang bakal menjadi nilai tawar negara timur tengah,” ucapnya.

Adapun hal yang sama juga berlaku bagi negara-negara lain seperti China dan Jepang: “Yang pasti untuk dua negara seperti China dan Jepang kita sudah kerjasama. Saya kira ini juga berpeluang. Tinggal kita lihat ke depan yang muncul di permukaan siapa,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) disebutkan telah menyiapkan dana USD22,8 miliar untuk berinvestasi di Indonesia melalui Sovereign Welth Fund bersama-sama dengan Masayoshi dari Softbank (Jepang), dan juga dari International Development Finance Corporatio (IDFC) Amerika Serikat.

Kesediaan Pemerintah UEA menyiapkan dana investasi yang cukup besar itu disampaikan Putra Mahkota UEA, Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1) petang waktu setempat.

Dengan Sovereign welth fund itu, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan UEA akan masuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Baru di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bahkan, Luhut mengemukakan, Presiden Jokowi meminta agar Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed menjadi Dewan Pengarah di pembangunan Ibu Kota Baru itu.