alexametrics

Capex BUMN Rp2.400 Triliun, Menteri Erick Petakan BUMN Bisnis dan Sosial

loading...
Capex BUMN Rp2.400 Triliun, Menteri Erick Petakan BUMN Bisnis dan Sosial
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan Kementerian BUMN dapat membuat kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat. Foto/Dok
A+ A-
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan Kementerian BUMN dapat membuat kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat. Hal ini mengingat BUMN harus mengelola belanja modal mencapai sekitar Rp2.400 triliun atau lebih besar dari APBN yang senilai Rp2.200 triliun.

"Bayangkan saja, BUMN sendiri kalau dilihat APBN itu kurang lebih Rp2.200 triliun, sedangkan untuk BUMN total capex Rp2.400 triliun. Jadi, jauh lebih besar dari APBN. Makanya, BUMN penting sekali, kami menarik sebuah blue print yang bisa sampai 2024," ujar Erick di Jakarta.

Lebih lanjut Ia menerangkan, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta jiwa, penting sekali BUMN memiliki platform yang memproteksi atau menjaga keberlanjutan dalam hal food security, health security, dan energy security. Menurutnya dengan belanja modal yang besar, BUMN mempunyai tantangan tersendiri.



Salah satunya adalah harus menjalankan prioritas dalam menyeimbangkan antara bisnis dalam mencari keuntungan dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Misalnya, kata Erick, PT BRI (Persero) Tbk dalam berkontribusi pada pembiayaan mikro, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berfokus pada pembiyaan korporasi.

Selain itu, PLN dan Pertamina yang berkontribusi dalam penyediaan energi. Serta perusahaan pelat merah konstruksi yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. “BUMN harus berani. Kalo perusahaan yang setengah-setengah, engga jelas mending di merger,” jelasnya.

Erick mengaku, kewajiban BUMN dalam mengemban tugas melayani masyarakat membutuhkan dana yang besar. Sehingga pemerintah menyediakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menopang keuangan BUMN.

Namun Ia menegaskan, tugas negara yang diemban oleh perusahaan plat merah tidak boleh dijadikan sebagai tameng dalam ketergantungan kepada dana PMN. "Kita akan mengeluarkan maping, mana BUMN yang full menjadi lebih fokus ke bisnis," paparnya
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak