Pemerintah Menargetkan 29 Smelter Nikel Beroperasi di 2022

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel terus berjalan kendati larangan ekspor mulai diberlakukan pemerintah pada 1 Januari 2020.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Yunus Saefulhak memproyeksikan sampai 2022 akan ada 29 smelter nikel beroperasi dari target sebelumnya sebanyak 41 smelter.

"Kapasitas dari 29 smelter tersebut mencapai 69 juta ton bijih nikel per tahun dari rencana awal 96 juta ton per tahun," kata dia, di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Pihaknya akan mengawal proyek smelter tersebut supaya target berjalan sesuai rencana. "Pemerintah wajib melakukan pengawalan supaya itu jadi," tegasnya.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, pada 2020 diproyeksikan akan ada tiga smelter dengan komoditas nikel yang beroperasi diantaranya, smelter Antam di Halmahera Timur, Maluku Utara dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 64.655 ton feronikel, smelter nikel PT Arthabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah yang akan menghasilkan 72.965 ton nikel pig iron dan smelter nikel PT Elit Kharisma Utama di Cikande, Banten dengan kapasitas 97.458 ton nikel pig iron.

Pihaknya tidak memungkiri jika ada sejumlah kendala dalam membangun smelter, salah satunya disebabkan terkendala pasokan listrik sehingga molor dari target. Yunus mencontohkan pembangunan smelter nikel Antam.

Adapun smelter dengan komoditas nikel tersebut ditargetkan beroperasi pada November 2019 tetapi mundur menjadi Juni 2020. Yunus mengungkapkan, molornya target produksi tersebut disebabkan karena terkendala pasokan listrik dari PLN.

"Itu harusnya November 2019 sudah beroperasi tapi terlambat karena supply power dari PLN. Karena enggak bisa masok mundur sampai Juni 2020," ungkapnya.

Karena masalah pasokan listrik jadi salah satu kendala pembangunan smelter sehingga tidak sesuai target, pihaknya akan melakukan evaluasi. "Kami akan melakukan pertemuan dengan PLN supaya menjamin pasokan listrik smelter. Itu belajar dari masalah yang terjadi pada smelter Antam di Maluku Utara pasokan listrik dari anak usaha PLN tidak bisa deliver akhirnya mundur," jelasnya.

Meski begitu, Antam kemudian membangun pembangkit listrik sementara dengan menggunakan bridging pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Penggunaan pembangkit tersebut akan berlangsung selama lima tahun sembari menunggu selesainya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sedang dibangun oleh PT Bukit Asam Tbk.