Paparkan Realisasi APBN 2019, Sri Mulyani: Bukan Tahun Mudah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, tahun 2019 bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati ketika tekanan global terus menghimpit. Hingga akhirnya menyebabkan penurunan ekspor dan impor Indonesia hingga berbuntut pertumbuhan ekonomi nasional di bawah target.

"Tahun 2019 bukan tahun mudah. Pelemahan ekonomi global mulai merembes ke domestik, meskipun daya tahan ekonomi kita tetap remakable. 2019 countercyclical akan tetap dijaga. Kebijakan pajak akan memberikan dukungan berupa restitusi, tata kelola diperbaiki, dan insentif perpajakan," jelasnya di Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Hal ini disampaikan saat melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 dan outlook perekonomian 2020. Diterangkan olehnya perlambatan global mempengaruhi turunnya perdagangan dan harga komoditas dunia di 2019 dan juga berdampak bagi semua negara berkembang. "Faktor eksternal ini mempengaruhi penurunan ekspor-impor Indonesia di Tahun 2019. Kita juga liat di tahun 2020, kondisi eksternal masih akan penuh tantangan," paparnya.

Secara rinci Menkeu menjelaskan pada 2019 ini, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7% dibandingkan capaian tahun 2018 yang mencapai RpRp1.942,3 triliun. Secara rinci, pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun, PNBP Rp405 triliun, dan hibah sebesar Rp6,8 triliun.

Selain itu sambung wanita yang biasa disapa Ani itu bahwa, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.310,2 triliun atau tumbuh sekitar 4,4% dari realisasinya di tahun 2018. Belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.498,9 triliun atau tumbuh sekitar 3%.

Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp876,4 triliun, serta realisasi belanja Non K/L sebesar Rp622,6 triliun yang terdiri dari pembayaran bunga utang Rp275,5 triliun dan subsidi sebesar Rp201,8 triliun. Sementara realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp811,3 triliun, atau lebih tinggi 7,1% dari realisasi di tahun 2018.

Dengan pendapatan dan belanja negara ini, Menkeu mengatakan bahwa terdapat defisit yang sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp2,2% dari PDB. Realisasi ini lebih lebar dibandingkan rencana awalnya yang hanya 1,84% dari PDB. Defisit ini mencapai sebesar Rp353 triliun atau lebih tinggi dari target awal yang hanya Rp296 triliun.