Digitalisasi dan AI Penting Mencegah Mark up Anggaran
Selasa, 31 Desember 2024 - 16:32 WIB
loading...
Salah satu langkah konkret memitigasi kebocoran anggaran adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
SURABAYA - Salah satu langkah konkret memitigasi kebocoran anggaran adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan ( artificial intelligence/AI ). Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan budaya antikorupsi di semua lini pemerintahan.
Ahli Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengatakan, digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik. Namun demikian teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. “Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” kata Hardjuno, Selasa (31/12/2024).Baca juga: APBN November 2024 Tekor Rp401,8 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Hardjuno menjelaskan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa. “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambahnya.
Namun, Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanya salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.
Karena itu, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional. “Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, kandidat Doktor Univeritas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelasnya. Baca juga: Kalahkan 1.000 Peserta, Inilah Ratu Kecantikan Kecerdasan Buatan
Hardjuno optimistis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dapat diminimalkan. “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” tandasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dalam Musrenbangnas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, menegaskan bahwa praktik mark up adalah bentuk korupsi yang harus diberantas karena merugikan negara dan rakyat.
Ahli Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengatakan, digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik. Namun demikian teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. “Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” kata Hardjuno, Selasa (31/12/2024).Baca juga: APBN November 2024 Tekor Rp401,8 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Hardjuno menjelaskan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa. “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambahnya.
Namun, Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanya salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.
Karena itu, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional. “Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, kandidat Doktor Univeritas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelasnya. Baca juga: Kalahkan 1.000 Peserta, Inilah Ratu Kecantikan Kecerdasan Buatan
Hardjuno optimistis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dapat diminimalkan. “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” tandasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dalam Musrenbangnas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, menegaskan bahwa praktik mark up adalah bentuk korupsi yang harus diberantas karena merugikan negara dan rakyat.
(poe)
Lihat Juga :
