Ini Lima Prioritas Strategis Kementerian BUMN Periode 2020-2024

JAKARTA - Dalam 100 hari masa jabatannya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perubahan serta pergeseran besar-besaran jajaran direksi maupun komisaris di perusahaan BUMN.

Perubahan ini diharapkan mampu membawa kinerja perusahaan plat merah menjadi lebih baik. Ditargetkan pada Februari 2020 mendatang, semua BUMN on track dan siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain di Indonesia.

Direktur Operasional IDX Channel, Apreyvita Dyah Wulansari mengatakan bahwa reformasi di tubuh BUMN dan anak usaha akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja operasional BUMN secara keseluruhan.

"Perubahan dan reformasi yang dilakukan oleh Erick Thohir diharapkan akan semakin mendorong perusahaan BUMN bersinergi, kuat, kompetitif serta berorientasi global," ucap Apreyvita dalam IDX Channel Economic Forum bertajuk "Menakar Strategi Prioritas BUMN 2020-2024" di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Apreyvita, Erick Thohir memaparkan lima prioritas Strategis Kementerian BUMN untuk periode 2020-2024. "Prioritas pertama adalah bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN ini menjadi seimbang atau balance antara pelaksanaan bisnis dengan tanggung jawab dampak sosial," ungkap Erick.

Dalam prioritas ini, Kementerian BUMN akan mengeluarkan mapping untuk menentukan BUMN yang akan sepenuhnya fokus kepada bisnis, kemudian BUMN yang akan difokuskan untuk seimbang dengan separuh ke bisnis dan sisanya berfokus juga pada dampak sosial,
serta BUMN yang memiliki dampak sosialnya lebih banyak.

"Prioritas kedua, BUMN-BUMN harus berani melakukan perubahan daripada ekosistem, kolaborasi bisnis, dan juga kemitraannya. perubahan ini diperlukan karena BUMN tidak mungkin menjadi menara gading yang berjalan sendiri atau stand alone," lanjutnya.

Prioritas ketiga adalah BUMN menjadi pemain yang bisa membuat terobosan di era teknologi, mengingat saat ini merupakan era disrupsi dan teknologi. Prioritas keempat, menegaskan kembali nilai tata kelola korporasi yang baik dan bersih di BUMN yang harus dimaksimalkan.

"Prioritas kelima adalah bagaimana meningkatkan atau meng-upgrade orang-orang yang bekerja di Kementerian BUMN atau perusahaan-perusahaan BUMN," tegas Erick.

Kementerian BUMN melakukan grand desain untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Untuk itu diperlukan langkah koordinasi yang harmonis antara Kementerian BUMN, DPR, dan stakeholder dalam pengambilan keputusan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan BUMN ke depan.