Percepat Pembentukan Danantara, Ekonom: Prabowo Harus Turun Langsung
loading...
Pembentukan BPI Danantara dinilai perlu dipercepat, lantaran bisa membuat pengelolaan aset negara jadi lebih efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta menciptakan dampak sosial yang positif. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara dinilai perlu dipercepat, lantaran bisa membuat pengelolaan aset negara jadi lebih efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta menciptakan dampak sosial yang positif. Bila perlu, Presiden Prabowo Subianto turun langsung menahkodai percepatan.
"Saya rasa ini perlu Prabowo yang turun langsung, karena aset besar sekali," kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, dalam diskusi di Jakarta.
Menurut Nailul, perlu 'bekingan' Prabowo untuk membidani Danantara. Dia mencontohkan soal kenaikan PPN 12% yang menjadi polemik. Dalam polemik tersebut, Prabowo turun langsung mengumumkan bahwa PPN tak jadi naik.
"Kalau kita lihat Danantara ini kan ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis," tegas Nailul.
Dia menilai Danantara mesti segera dibentuk, mumpung sentimen terkait hal ini masih positif. Jika dibiarkan mangkrak terlalu lama, maka menurutnya sentimen terhadap hal ini akan menurun.
"Dampaknya nanti ke ketidakpuasan masyarakat, itu akan meningkat," tegas Nailul.
Senada, ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurut dia, percepatan pembentukan ini juga perlu dukungan dari sektor politik.
"Yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumah (PR) nya sebenernya ada di DPR ya," tegas Hans.
Jika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.
"Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional," kata Hans.
"Saya rasa ini perlu Prabowo yang turun langsung, karena aset besar sekali," kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, dalam diskusi di Jakarta.
Menurut Nailul, perlu 'bekingan' Prabowo untuk membidani Danantara. Dia mencontohkan soal kenaikan PPN 12% yang menjadi polemik. Dalam polemik tersebut, Prabowo turun langsung mengumumkan bahwa PPN tak jadi naik.
"Kalau kita lihat Danantara ini kan ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis," tegas Nailul.
Dia menilai Danantara mesti segera dibentuk, mumpung sentimen terkait hal ini masih positif. Jika dibiarkan mangkrak terlalu lama, maka menurutnya sentimen terhadap hal ini akan menurun.
"Dampaknya nanti ke ketidakpuasan masyarakat, itu akan meningkat," tegas Nailul.
Senada, ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurut dia, percepatan pembentukan ini juga perlu dukungan dari sektor politik.
"Yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumah (PR) nya sebenernya ada di DPR ya," tegas Hans.
Jika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.
"Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional," kata Hans.
(akr)
Lihat Juga :
