alexametrics

Waspadai Dampak Corona, Pemerintah Minta Percepat Realisasi Belanja Negara

loading...
Waspadai Dampak Corona, Pemerintah Minta Percepat Realisasi Belanja Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Wabah virus corona di China bukan hanya membahayakan kesehatan juga perekonomian dunia. Data Otoritas Kesehatan China pada Selasa (11/2/2020), jumlah kematian akibat virus ini telah mencapai 1.018 orang dan menginfeksi lebih dari 43.100 orang. Perekonomian Negeri Tirai Bambu kini mulai lunglai dan berdampak pada negara-negara mitranya, termasuk Indonesia.

Mencegah dampak ekonomi virus corona terhadap perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri di Kabinet Indonesia Maju segera mempercepat realisasi belanja pemerintah. Sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat terutama dalam mengangkat daya beli.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawato, mengatakan pemerintah ingin belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, termasuk belanja untuk barang dan modal dikebut realisasinya.



"Kementerian dan lembaga negara harus mempercepat realisasi belanja, utamanya untuk memberikan pengaruh besar ke masyarakat. Satu diantaranya adalah penyaluran dana desa," katanya, Selasa (11/2/2020).

Hingga, Senin (10/2/2020), pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp586 miliar kepada lebih dari 1.490 desa. "Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, bulan Februari, yang pencairannya hanya Rp317 miliar," katanya.

Adapun posisi anggaran yang disaluran terkait Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencapai Rp7 triliun, dari pagu Rp29 triliun. Kemudian untuk beberapa belanja kementerian dan lembaga, per 31 Januari sebanyak Rp30,9 triliun telah dicairkan. Bila dirinci belanja barang senilai Rp3,3 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp13,2 triliun, dan belanja pegawai Rp12,5 triliun.
(ven)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak