Panama Buang Proyek Belt and Road China Dibayangi Ancaman Trump
Rabu, 05 Februari 2025 - 09:51 WIB
loading...
Panama tampaknya telah tunduk pada gaya diplomasi agresif Donald Trump dengan membuang keterlibatannya dalam inisiatif Belt and Road China. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Panama tampaknya telah tunduk pada gaya diplomasi agresif Donald Trump dengan membuang keterlibatannya dalam inisiatif Belt and Road China . Diketahui Amerika Serikat (AS) menyoroti pengaruh dan kendali China atas Terusan Panama.
Selama kunjungan luar negeri pertamanya sebagai menteri luar negeri, Marco Rubio mengutarakan, kekhawatiran atas "kontrol" Beijing atas jalur air utama yang dapat memaksa AS untuk "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya".
Baca Juga: Mengapa Trump Ingin Mencaplok Panama?
Kanal, yang dibangun oleh AS dan menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, adalah rute perdagangan utama dan AS merupakan pengguna terbesarnya. Kehadiran China melalui perusahaan berbasis di Hong Kong yang mengoperasikan dua pelabuhan di dekat pintu masuk Terusan Panama dinilai sebagai ancaman terhadap jalur perairan itu. m
Bahkan hal itu menurutnya melanggar perjanjian AS-Panama, yang mengatur soal netralitas yang ditandatangani tahun 1977 silam. Masih belum diketahui apa yang bakal dilakukan AS untuk menekan pengaruh China di Panama.
Setelah pertemuan tingkat tinggi pada akhir pekan kemarin, Presiden Panama, Jose Raul Mulino mengatakan, dia menekankan "tidak ada keraguan" negaranya mempertahankan kedaulatan atas Terusan Panama.
Ia juga mengaku telah memberi tahu Rubio tentang keputusan "penting" untuk tidak memperbarui perjanjian Belt and Road 2017 dengan China untuk menjadi bagian dari proyek infrastruktur besar-besarannya.
Perjanjian yang dijuluki Jalur Sutra baru itu, terkait pembangunan jaringan kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya senilai USD1 triliun yang tersebar di seluruh dunia.
Mulino menambahkan, dia sedang mempertimbangkan apakah perjanjian itu dapat diakhiri lebih cepat dan mengatakan pihak berwenang sedang mengaudit sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang mengelola dua pelabuhan di dekat pintu masuk kanal Panama.
Terlepas dari kemenangan Trump, Ia kembali menyuarakan keinginannya untuk "mengambil kembali" terusan, yang dikembalikan ke Panama di bawah perjanjian 1977.
"China menjalankan Terusan Panama yang tidak diberikan kepada China, yang diberikan kepada Panama dengan bodoh, tetapi mereka melanggar perjanjian," kata Trump kepada wartawan.
Ia menambahkan: "Dan kami akan mengambilnya kembali, atau sesuatu yang sangat kuat akan terjadi."
Trump menyuarakan ambisinya dalam jalur transportasi air itu selama pidato pelantikannya, ketika dia mengklaim kapal-kapal AS "sangat dibebankan dan tidak diperlakukan secara adil" oleh Otoritas Terusan Panama.
Dia juga menuding China "mengoperasikan" terusan, serta menambahkan: "Kami tidak memberikannya kepada China, kami memberikannya ke Panama dan kami mengambilnya kembali."
Mulino mengatakan, kepada wartawan bahwa Panama akan berusaha bekerja sama dengan AS dalam investasi baru, termasuk proyek infrastruktur. Baca Juga: Bangun Belt and Road, China Beri Pinjaman Rp3.609 Triliun ke 22 Negara Berkembang
"Saya tidak merasa bahwa ada ancaman nyata saat ini terhadap perjanjian, validitasnya, atau apalagi penggunaan kekuatan militer untuk merebut kanal," kata Mulino.
Selama kunjungan luar negeri pertamanya sebagai menteri luar negeri, Marco Rubio mengutarakan, kekhawatiran atas "kontrol" Beijing atas jalur air utama yang dapat memaksa AS untuk "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya".
Baca Juga: Mengapa Trump Ingin Mencaplok Panama?
Kanal, yang dibangun oleh AS dan menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, adalah rute perdagangan utama dan AS merupakan pengguna terbesarnya. Kehadiran China melalui perusahaan berbasis di Hong Kong yang mengoperasikan dua pelabuhan di dekat pintu masuk Terusan Panama dinilai sebagai ancaman terhadap jalur perairan itu. m
Bahkan hal itu menurutnya melanggar perjanjian AS-Panama, yang mengatur soal netralitas yang ditandatangani tahun 1977 silam. Masih belum diketahui apa yang bakal dilakukan AS untuk menekan pengaruh China di Panama.
Setelah pertemuan tingkat tinggi pada akhir pekan kemarin, Presiden Panama, Jose Raul Mulino mengatakan, dia menekankan "tidak ada keraguan" negaranya mempertahankan kedaulatan atas Terusan Panama.
Ia juga mengaku telah memberi tahu Rubio tentang keputusan "penting" untuk tidak memperbarui perjanjian Belt and Road 2017 dengan China untuk menjadi bagian dari proyek infrastruktur besar-besarannya.
Perjanjian yang dijuluki Jalur Sutra baru itu, terkait pembangunan jaringan kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya senilai USD1 triliun yang tersebar di seluruh dunia.
Mulino menambahkan, dia sedang mempertimbangkan apakah perjanjian itu dapat diakhiri lebih cepat dan mengatakan pihak berwenang sedang mengaudit sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang mengelola dua pelabuhan di dekat pintu masuk kanal Panama.
Terlepas dari kemenangan Trump, Ia kembali menyuarakan keinginannya untuk "mengambil kembali" terusan, yang dikembalikan ke Panama di bawah perjanjian 1977.
"China menjalankan Terusan Panama yang tidak diberikan kepada China, yang diberikan kepada Panama dengan bodoh, tetapi mereka melanggar perjanjian," kata Trump kepada wartawan.
Ia menambahkan: "Dan kami akan mengambilnya kembali, atau sesuatu yang sangat kuat akan terjadi."
Trump menyuarakan ambisinya dalam jalur transportasi air itu selama pidato pelantikannya, ketika dia mengklaim kapal-kapal AS "sangat dibebankan dan tidak diperlakukan secara adil" oleh Otoritas Terusan Panama.
Dia juga menuding China "mengoperasikan" terusan, serta menambahkan: "Kami tidak memberikannya kepada China, kami memberikannya ke Panama dan kami mengambilnya kembali."
Mulino mengatakan, kepada wartawan bahwa Panama akan berusaha bekerja sama dengan AS dalam investasi baru, termasuk proyek infrastruktur. Baca Juga: Bangun Belt and Road, China Beri Pinjaman Rp3.609 Triliun ke 22 Negara Berkembang
"Saya tidak merasa bahwa ada ancaman nyata saat ini terhadap perjanjian, validitasnya, atau apalagi penggunaan kekuatan militer untuk merebut kanal," kata Mulino.
(akr)
Lihat Juga :
