HTI dalam Bayang-Bayang Hukum

Muhammad Makmun Rasyid
Penulis Trilogi Kontra Khilafahisme

HIZBUT Tahrir (HT) bukan sekadar organisasi Islam global. Ia adalah gerakan ideologis yang bekerja di balik layar, mengusung sistem khilafah sebagai tatanan ideal dunia Islam.

Sejak 1980-an, gerakan ini menapakkan jejaknya di Indonesia melalui jalur pendidikan. Abdurahman Albagdadi, seorang aktivis HT dari Australia, masuk ke pesantren Al-Ghazali Bogor, membangun jaringan di kalangan mahasiswa, hingga ideologi ini mengakar di kampus-kampus besar seperti IPB, Unpad, IKIP Malang, Unair dan lainnya.

Pada 1990-an, HTI mulai mengadopsi pendekatan lebih luas. Dari ruang akademik, mereka merambah komunitas pekerja dan birokrasi dengan pola rekrutmen tertutup. Reformasi 1998 menjadi momentum emas yang mereka manfaatkan untuk menampilkan diri secara terbuka. Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah 2002 di Istora Senayan menjadi puncak eksistensi HTI, menandai transisi mereka dari gerakan intelektual menjadi proyek politik yang lebih masif.

Namun, HTI menghadapi dilema besar: mereka menolak model nation-state yang mereka anggap sebagai produk imperialisme, tetapi pada saat yang sama, mereka memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk menyebarkan gagasannya. Larangan yang diberlakukan pada 2017 tak serta-merta menghentikan langkah mereka. Sebaliknya, mereka beradaptasi, berpindah ke ranah digital, menyusup ke forum-forum kajian Islam eksklusif, dan mencari celah dalam sistem yang ada.

Gempuran Global
HT bukan sekadar fenomena Indonesia. Di Timur Tengah, mereka dianggap ancaman terhadap stabilitas nasional. Yordania dan Mesir menindaknya dengan keras, Palestina melihatnya sebagai pesaing Ikhwanul Muslimin, sementara Turki menekan mereka agar tidak berkembang.

Januari 2024 menjadi titik balik global bagi HT. Inggris resmi melabeli mereka sebagai organisasi teroris setelah aksi demonstrasi pro-Hamas yang diwarnai seruan "jihad”.

Home Secretary James Cleverly menegaskan HT sebagai kelompok antisemit yang merayakan kekerasan, termasuk serangan 7 Oktober 2023. Keputusan ini menutup ruang gerak HT di Inggris, tetapi jika sejarah menjadi pelajaran, mereka selalu menemukan cara untuk bertahan.

Di Kanada, langkah serupa mulai diambil. Pada 13 Januari 2025, Menteri Keamanan Publik Rachel Bendayan mengumumkan pemantauan ketat terhadap HT setelah rencana konferensi mereka di Hamilton, Ontario. RCMP telah mengaktifkan pengawasan penuh terhadap acara tersebut dan sedang mempertimbangkan status HT sebagai entitas teroris dalam hukum Kanada.

Pada 6 Januari 2025, HT Kanada merespons tekanan ini dengan pernyataan tegas: mereka tetap berpegang pada misinya untuk menghidupkan kembali umat Islam melalui pendirian kembali Khilafah sesuai metode kenabian. Ini adalah sinyal bahwa meskipun mereka menghadapi represi, mereka tetap teguh dalam ideologi dan menolak tunduk pada tekanan pemerintah.