alexametrics

Anggaran Capai Rp10 T, Penerima Kartu Prakerja Dapat Kursus Gratis

loading...
Anggaran Capai Rp10 T, Penerima Kartu Prakerja Dapat Kursus Gratis
Penerima Kartu Prakerja disiapkan sesuai kebutuhan dunia kerja melalui tempat pelatihan yang memadai. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan anggaran Kartu Prakerja yang disiapkan pemerintah mencapai Rp10 triliun. Dengan anggaran tersebut, pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan penyelenggara kursus-kursus pelatihan kerja yang memadai.

Tempat kursus pelatihan kerja bagi penerima Kartu Prakerja nantinya akan diverifikasi secara detail oleh Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, platform, Project Management Office (PMO). Dengan demikian, program ini diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik di setiap daerah.

"Karena mereka harus tersambung secara digital dengan baik dan ini menjadi sebuah cara yang efisien. Nanti juga sudah disiapkan kursusnya, seperti saya mau kursus di Surabaya nanti sudah ada yang menampungnya, itu kita pikirkan dengan baik, dan ini anggarannya mencapai Rp10 triliun," ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (18/2/2020).(Baca Juga: Ingat! Kartu Prakerja Tidak Beri Jaminan Langsung Dapat Kerja)

Dia memastikan melalui program Kartu Prakerja ini penerima akan dilatih dan ditingkatkan kemampuannya belum memasuki dunia kerja. Saat ini, kata dia, pemerintah sudah memetakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pasar sehingga peserta pelatihan dapat diserap pasar nantinya.
"Kita juga sudah me-mapping apa yang sekarang ini dibutuhkan oleh pasar industri, kita sudah mapping, siapa penyelenggara kursusnya dan kita mencoba menghubungkan, sehingga 2 juta (Kartu Prakerja di awal peluncuran) nanti terakomodasi oleh kondisi lapangan," jelasnya.



Moeldoko menambahkan, Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di beberapa daerah saat ini juga akan dimanfaatkan oleh penerima Kartu Prakerja, selain memberikan kesempatan pihak swasta untuk seluas-luasnya untuk membuka kursus pelatihan kerja dengan berkolaborasi dengan PMO yang ditunjuk.

"Ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, tapi juga stakeholder. Presiden ingin ada sebuah perubahan baru, dengan ini pendekatannya jadi digital, semua keluar dengan akuntabilitas, enggak akan belok ke kantong siapapun, itu cara-cara baru, yaitu digital melayani," tandasnya.
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak