alexametrics

Minim Terobosan, Ekonom Pertanyakan Kinerja Menteri Perdagangan

loading...
Minim Terobosan, Ekonom Pertanyakan Kinerja Menteri Perdagangan
Ekonom mempertanyakan kinerja Menteri Perdagangan yang dinilai belum ada gebrakan di sektor perdagangan, belum lagi melambungnya sejumlah komoditas pangan seperti bawang putih. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Sejumlah harga komoditas melambung bahkan stoknya menipis sehingga mengganggu kelangsungan produksi. Sebut saja garam, bawang putih dan gula. Untuk itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu menteri yang tengah disorot publik adalah Menteri Perdagangan. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan, sejauh ini belum ada gebrakan yang positif di sektor perdagangan. Padahal, Indonesia saat ini tengah dihadapkan gejolak ekonomi global yang tentu akan berpengaruh pada kinerja ekspor.

"Belum ada langkah signifikan yang dilakukan dalam 100 hari pertama. Presiden Jokowi harus mengevaluasi. Kalau banyak menteri yang seperti itu maka harus dievaluasi," kata Faisal kepada media di Jakarta, Jumat (21/2/2020).



Menurut Faisal, dalam 100 hari pertama seharusnya Menteri Perdagangan sudah memiliki roadmap perdagangan untuk 5 tahun ke depan dan merinci target-target yang ingin dicapai. "Ini belum kelihatan, karena targetnya masih sama (dengan menteri sebelumnya) yaitu mempercepat kerja sama perdagangan," ungkap dia.

"Menterinya harusnya sudah paham masalah-masalah di perdagangan. Orang yang terpilih menjadi menteri harusnya paham bidangnya. Kalau latar belakangnya berbeda, harusnya cepat mempelajari dari bawahan-bawahannya. Sehingga bisa melakukan langkah yang cepat yang bisa dilakukan dalam 100 hari pertama," tegas dia.

Sementara terkait dengan masalah kekhawatiran pengusaha akan menipisnya stok garam untuk kebutuhan industri, Faisal menyatakan pemerintah khususnya Menteri Perdagangan harus segera memutuskan pemberian izin impor. Hal ini juga harus disertai dengan adanya data yang akurat agar impor garam yang dilakukan tidak merugikan petani garam lokal.

"Ini bergantung pada akurasi data dan kecepatan eksekusi, pengambilan keputusan. Kalau datanya tidak tepat maka pengambilan keputusan akan terlambat. Soal eksekusi izin, kalau permintaan besar maka harus dipantau terus. Kalau kita memang harus impor karena produksi dalam negeri kurang ya mungkin memang itu yang harus dilakukan," tandas dia.
(ind)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak