alexametrics

Di Arab Saudi, Sri Mulyani Usulkan Tidak Ada Lagi Negara Surga Pajak

loading...
Di Arab Saudi, Sri Mulyani Usulkan Tidak Ada Lagi Negara Surga Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara G20 Symposiun on Tax Transparency di Riyadh, Arab Saudi. Foto/Instagram/@smindrawati
A+ A-
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan untuk tidak ada lagi negara yang menjadi surga pajak atau tax haven. Sri Mulyani mengatakan perlakuan pajak yang sama (level playing field) dapat membantu terlaksananya global tax transparancy dengan baik.

"Semua negara harus dalam posisi yang sama, tidak boleh ada lagi negara tax haven atau low tax jurisdiction. Memiliki standar dan peraturan yang sama mengenai pertukaran informasi pajak," ujar Sri Mulyani yang menjadi salah satu panelis dalam acara G20 Symposiun on Tax Transparency di Riyadh, Arab Saudi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan era digital memberikan tantangan baru di sektor perpajakan internasional di mana perusahaan bisa memperoleh penghasilan tanpa harus menempatkan perusahaannya di negara tersebut. Transaksi antar negara sangat mudah dilakukan tanpa sekat dan batasan negara.



Dia menambahkan sejak negara-negara G20 mendeklarasikan diakhirinya kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan pada tahun 2009, telah terdapat capaian yang signifikan, antara lain melalui Automatic Exchange of Information (AeOI).

Terdapat 94 negara yang telah memulai pertukaran informasi secara otomatis, lebih dari 6.100 perjanjian pertukaran informasi bilateral telah disepakati, dan metode pengumpulan pajak menjadi lebih efisien.

"Sejak 2018, Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi mengenai financial account dari berbagai negara dengan nilai lebih dari 246,6 miliar Euro. Kedepan upaya penghindaran dan pengurangan pajak akan semakin dapat dicegah," jelasnya dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Sri Mulyani menekankan setiap negara juga harus mengkomunikasikan kepada rakyatnya pentingnya transparansi pajak ini dan tujuannya pertukaran informasi hanya untuk tujuan perpajakan sehingga pemerintah harus tetap menjamin kerahasiaan dan keamanan data para Wajib Pajak.

"Masyarakat juga harus diyakinkan bahwa otoritas pajak memiliki SOP, peraturan, infrastruktur teknologi, dan tata kelola yang kredibel dalam mengelola kerahasiaan dan keamanan data," pungkasnya.
(ven)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak