2024, PosIND Salurkan Bansos Sembako dan PKH ke 4,6 Juta KPM Rp15,6 Triliun
Minggu, 02 Maret 2025 - 13:26 WIB
loading...
A
A
A
Haris menjelaskan seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
"Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan," jelasnya.
Selain tantangan tersebut, Pos Indonesia juga harus menyesuaikan agenda kerjanya di tahun 2024 yang diwarnai dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh pelosok negeri, yaitu Pilpres 2024 dan Pilkada 2024. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi proses penyaluran bansos.
Haris menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan program rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik. Di tahun yang diwarnai pemilihan presiden dan kepala daerah, Pos Indonesia tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.
"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Tugas kami adalah menyalurkan amanah ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.
Pospay, Teknologi Andalan PosIND
Pos Indonesia juga telah mengadopsi teknologi digital dalam proses penyaluran bansos melalui aplikasi Pospay. Aplikasi ini memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone.
Sementara bagi yang tidak memiliki akses ke perangkat digital, PosIND mengadopsi pendekatan inovatif dengan menerapkan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan. Layanan USSD dan SMS juga tersedia bagi mereka yang hanya memiliki fitur phone.
"Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan," jelasnya.
Selain tantangan tersebut, Pos Indonesia juga harus menyesuaikan agenda kerjanya di tahun 2024 yang diwarnai dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh pelosok negeri, yaitu Pilpres 2024 dan Pilkada 2024. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi proses penyaluran bansos.
Haris menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan program rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik. Di tahun yang diwarnai pemilihan presiden dan kepala daerah, Pos Indonesia tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.
"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Tugas kami adalah menyalurkan amanah ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.
Pospay, Teknologi Andalan PosIND
Pos Indonesia juga telah mengadopsi teknologi digital dalam proses penyaluran bansos melalui aplikasi Pospay. Aplikasi ini memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone.
Sementara bagi yang tidak memiliki akses ke perangkat digital, PosIND mengadopsi pendekatan inovatif dengan menerapkan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan. Layanan USSD dan SMS juga tersedia bagi mereka yang hanya memiliki fitur phone.
Lihat Juga :
