2024, PosIND Salurkan Bansos Sembako dan PKH ke 4,6 Juta KPM Rp15,6 Triliun
Minggu, 02 Maret 2025 - 13:26 WIB
loading...
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris mengatakan, PosIND telah menyalurkan bansos Sembako dan PKH pada 2024 kepada 4,6 juta KPM di Tanah Air. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND telah menyalurkan bansos Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2024. Sepanjang periode tersebut, PosIND mampu menyalurkan bansos kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Tanah Air.
Catatan tersebut menjadi capaian yang cukup signifikan. Jika dipersentasekan, PosIND telah merealisasikan target penyaluran mencapai 96%. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan PosIND karena tidak dapat terealisasi hingga 100%.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, tak memungkiri masih menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi. Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah pemutakhiran data penerima. Baca juga: Kerja Sama PosIND-Bank Sinarmas, Layani Setor dan Tarik Tunai di Kantor Pos Seluruh RI
Menurut Haris, proses pemutakhiran data sepenuhnya dilakukan Kementerian Sosial ( Kemensos ). Namun, Pos Indonesia turut berkontribusi agar penyaluran ini bisa berjalan makin efektif dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima.
Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. "Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data," katanya dalam siaran pers, Minggu (2/3/2025).
Selain itu, PosIND juga menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian dengan mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau yang sedang sakit. "Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan," tambahnya.
Tantangan lain yang dihadapi adalah penyaluran bansos di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), khususnya pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Kendala utama berupa akses transportasi dan kondisi cuaca, serta waktu penyaluran yang sangat terbatas, yaitu hanya dua minggu.
Haris menjelaskan seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
"Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan," jelasnya.
Selain tantangan tersebut, Pos Indonesia juga harus menyesuaikan agenda kerjanya di tahun 2024 yang diwarnai dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh pelosok negeri, yaitu Pilpres 2024 dan Pilkada 2024. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi proses penyaluran bansos.
Haris menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan program rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik. Di tahun yang diwarnai pemilihan presiden dan kepala daerah, Pos Indonesia tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.
"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Tugas kami adalah menyalurkan amanah ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.
Pospay, Teknologi Andalan PosIND
Pos Indonesia juga telah mengadopsi teknologi digital dalam proses penyaluran bansos melalui aplikasi Pospay. Aplikasi ini memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone.
Sementara bagi yang tidak memiliki akses ke perangkat digital, PosIND mengadopsi pendekatan inovatif dengan menerapkan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan. Layanan USSD dan SMS juga tersedia bagi mereka yang hanya memiliki fitur phone.
"Artinya, kami telah mempersiapkan diri untuk masuk ke digitalisasi bansos. Bahkan kami siap mendukung pemerintah saat program digitalisasi ini diimplementasikan penuh," tuturnya.
Selain pendistribusian bansos, Pospay kini mengedepankan lima prinsip layanan keuangan, yaitu Payment, Insurance, Credit, Investment, dan Saving (PICIS). Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan yang lebih baik dibandingkan layanan fintech lainnya.
Dalam pengembangan lebih lanjut, PosIND akan meluncurkan versi baru super app Pospay pada Maret 2025. "Kami berharap ini menjadi terobosan besar yang semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi," imbuhnya. Baca juga: Daftar Anggaran yang Dipangkas Prabowo Rp256 Triliun, Tak Sentuh Bansos dan Belanja Pegawai
Arah Bisnis Jasa Keuangan PosIND di 2025
Menghadapi 2025, Pos Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui kerja sama strategis dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Haris menyebutkan, langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem logistik nasional sekaligus memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
"Kami akan terus mengembangkan layanan, termasuk dalam pembiayaan UMKM dan sektor logistik. Dengan demikian, Pos Indonesia tidak hanya berperan dalam distribusi bansos, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," terangnya.
Catatan tersebut menjadi capaian yang cukup signifikan. Jika dipersentasekan, PosIND telah merealisasikan target penyaluran mencapai 96%. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan PosIND karena tidak dapat terealisasi hingga 100%.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, tak memungkiri masih menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi. Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah pemutakhiran data penerima. Baca juga: Kerja Sama PosIND-Bank Sinarmas, Layani Setor dan Tarik Tunai di Kantor Pos Seluruh RI
Menurut Haris, proses pemutakhiran data sepenuhnya dilakukan Kementerian Sosial ( Kemensos ). Namun, Pos Indonesia turut berkontribusi agar penyaluran ini bisa berjalan makin efektif dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima.
Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. "Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data," katanya dalam siaran pers, Minggu (2/3/2025).
Selain itu, PosIND juga menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian dengan mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau yang sedang sakit. "Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan," tambahnya.
Tantangan lain yang dihadapi adalah penyaluran bansos di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), khususnya pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Kendala utama berupa akses transportasi dan kondisi cuaca, serta waktu penyaluran yang sangat terbatas, yaitu hanya dua minggu.
Haris menjelaskan seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
"Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan," jelasnya.
Selain tantangan tersebut, Pos Indonesia juga harus menyesuaikan agenda kerjanya di tahun 2024 yang diwarnai dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh pelosok negeri, yaitu Pilpres 2024 dan Pilkada 2024. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi proses penyaluran bansos.
Haris menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan program rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik. Di tahun yang diwarnai pemilihan presiden dan kepala daerah, Pos Indonesia tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.
"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Tugas kami adalah menyalurkan amanah ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.
Pospay, Teknologi Andalan PosIND
Pos Indonesia juga telah mengadopsi teknologi digital dalam proses penyaluran bansos melalui aplikasi Pospay. Aplikasi ini memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone.
Sementara bagi yang tidak memiliki akses ke perangkat digital, PosIND mengadopsi pendekatan inovatif dengan menerapkan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan. Layanan USSD dan SMS juga tersedia bagi mereka yang hanya memiliki fitur phone.
"Artinya, kami telah mempersiapkan diri untuk masuk ke digitalisasi bansos. Bahkan kami siap mendukung pemerintah saat program digitalisasi ini diimplementasikan penuh," tuturnya.
Selain pendistribusian bansos, Pospay kini mengedepankan lima prinsip layanan keuangan, yaitu Payment, Insurance, Credit, Investment, dan Saving (PICIS). Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan yang lebih baik dibandingkan layanan fintech lainnya.
Dalam pengembangan lebih lanjut, PosIND akan meluncurkan versi baru super app Pospay pada Maret 2025. "Kami berharap ini menjadi terobosan besar yang semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi," imbuhnya. Baca juga: Daftar Anggaran yang Dipangkas Prabowo Rp256 Triliun, Tak Sentuh Bansos dan Belanja Pegawai
Arah Bisnis Jasa Keuangan PosIND di 2025
Menghadapi 2025, Pos Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui kerja sama strategis dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Haris menyebutkan, langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem logistik nasional sekaligus memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
"Kami akan terus mengembangkan layanan, termasuk dalam pembiayaan UMKM dan sektor logistik. Dengan demikian, Pos Indonesia tidak hanya berperan dalam distribusi bansos, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," terangnya.
(poe)
Lihat Juga :
