Antisipasi Dampak Corona, Nilai Bantuan Sembako Ditambah
Senin, 02 Maret 2020 - 18:09 WIB
Antisipasi Dampak Corona, Nilai Bantuan Sembako Ditambah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial akan segera mengeksekusi bantuan sosial (bansos) yang telah naik nilainya menjadi Rp200.000 per Maret 2020 sebagai bagian dari instrumen fiskal mengatasi dampak virus corona atau Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia.
"Dari Rp10 triliun (instrumen fiskal) Kementerian Sosial dapat Rp4,56 triliun untuk tambahan sembako Rp50.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) disalurkannya besok Maret selama enam bulan," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2020).
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah menjadi Program Sembako di awal 2020 menjadi Rp150.000 per bulan dari Rp110.000 per bulan. Namun pemerintah memutuskan untuk menambahnya menjadi Rp200.000 per bulan sebagai bagian dari instrumen fiskal selama enam bulan sampai Agustus.
Juliari menambahkan hal ini merupakan crash program, respons pemerintah untuk menjaga konsumsi dan kebutuhan gizi di lapisan terbawah sehingga tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi.
"Jika dalam 6 bulan prospek ekonomi sudah membaik maka nilai Bantuan Sembako akan kembali ke angka Rp150.000 per bulan," tuturnya.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Andi ZA Dulung menambahkan, kenaikan bantuan itu diperlukan agar KPM bisa meningkatkan gizi keluarga mereka.
Karena itu, Program Sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat ( jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).
"Ini merupakan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat didasari oleh alokasi pengeluaran pangan yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat menghabiskan 2/3 sampai 3/4 anggaran rumah tangga di Indonesia," kata Dirjen PFM.
Beras sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia juga memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, yaitu 19,54% di perkotaan dan 25,51% di perdesaan.
Di samping untuk meningkatkan konsumsi KPM, menurut Dirjen PFM kenaikan tersebut juga ditujukan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.
"Data BPS mencatat persentase penduduk miskin kembali menurun keangka 9,22% dibulan September 2019 dari sebelumnya 9,41% dibulan Maret 2019. Jika dilihat dari jumlah maka sudah sekitar 360 ribu orang keluar dari jerat kemiskinan dari Maret 2019 ke September 2019," tambah Dirjen PFM.
Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I mencatat sampai dengan bulan Maret 2020 sudah menyalurkan Bantuan Program Sembako senilai Rp2,7 triliun dengan KPM sejumlah 5.354.282.
"Dari Rp10 triliun (instrumen fiskal) Kementerian Sosial dapat Rp4,56 triliun untuk tambahan sembako Rp50.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) disalurkannya besok Maret selama enam bulan," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2020).
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah menjadi Program Sembako di awal 2020 menjadi Rp150.000 per bulan dari Rp110.000 per bulan. Namun pemerintah memutuskan untuk menambahnya menjadi Rp200.000 per bulan sebagai bagian dari instrumen fiskal selama enam bulan sampai Agustus.
Juliari menambahkan hal ini merupakan crash program, respons pemerintah untuk menjaga konsumsi dan kebutuhan gizi di lapisan terbawah sehingga tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi.
"Jika dalam 6 bulan prospek ekonomi sudah membaik maka nilai Bantuan Sembako akan kembali ke angka Rp150.000 per bulan," tuturnya.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Andi ZA Dulung menambahkan, kenaikan bantuan itu diperlukan agar KPM bisa meningkatkan gizi keluarga mereka.
Karena itu, Program Sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat ( jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).
"Ini merupakan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat didasari oleh alokasi pengeluaran pangan yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat menghabiskan 2/3 sampai 3/4 anggaran rumah tangga di Indonesia," kata Dirjen PFM.
Beras sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia juga memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, yaitu 19,54% di perkotaan dan 25,51% di perdesaan.
Di samping untuk meningkatkan konsumsi KPM, menurut Dirjen PFM kenaikan tersebut juga ditujukan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.
"Data BPS mencatat persentase penduduk miskin kembali menurun keangka 9,22% dibulan September 2019 dari sebelumnya 9,41% dibulan Maret 2019. Jika dilihat dari jumlah maka sudah sekitar 360 ribu orang keluar dari jerat kemiskinan dari Maret 2019 ke September 2019," tambah Dirjen PFM.
Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I mencatat sampai dengan bulan Maret 2020 sudah menyalurkan Bantuan Program Sembako senilai Rp2,7 triliun dengan KPM sejumlah 5.354.282.
(fjo)
